Bontang, infosatu.co – Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris merasa kecewa karena Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang dan PT Panglima Siaga Bangsa (PSB) tidak menghadiri rapat yang digelar Komisi I.
Abdul Haris mengatakan bahwa seharusnya Disnaker dan PT PSB bisa menghadiri rapat ini.
“Seharusnya, mereka hadir untuk melakukan mediasi untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tenaga kerja. Dinas dan perusahaan terkait maupun tenaga kerja yang bermasalah seharusnya bisa menghadiri rapat-rapat yang diprakarsai oleh Komisi I,” ungkap Abdul Haris di Ruang Rapat II Kantor DPRD Bontang Senin (26/10/2020).
Menurut Abdul Haris, rapat yang diadakan Komisi I ini bukan mencari siapa yang salah ataupun benar. Tapi permasalahan itu akan dikembalikan pada tatanan aturan yang berlaku.
“Jadi jangan ada yang alergi terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang akan dimediasi oleh Komisi I DPRD Bontang,” ujarnya.
Hal ini juga berlaku pada Disnaker. Mestinya kata politikus PKB ini, instansi bersangkutan harus senantiasa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tatanan hukum pada permasalahan tenaga kerja ini.
“Karena kita akan lihat apakah perusahaan yang dilaporkan oleh tenaga kerja itu sudah melaporkan seluruh tenaga kerjanya di Disnaker,” katanya pada awak media.
Ia menegaskan bahwa permasalahan ini tidak akan menemukan titik terang, apabila pihak bersangkutan tidak mengikuti aturan berlaku.
“Ini akan menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai, karena masing-masing pihak akan melakukan hal-hal yang tidak terkontrol. Apalagi jika semuanya tidak mengikuti aturan,” tegasnya. (editor: irfan)
