Samarinda, Infosatu.co – Sebanyak 64 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat penilaian Proper Merah pada 2025.
Kondisi tersebut mendapat atensi dari Anggota DPD RI daerah pemilihan Kaltim Yulianus Henock Sumual yang mempertanyakan dasar penilaian serta alasan perusahaan memperoleh kategori tersebut.
Persoalan itu disampaikan Yulianus kepada Menteri Lingkungan Hidup (LH) dalam agenda pada Kamis, 10 September 2026. Ia mengatakan sejumlah perusahaan yang ditemuinya justru tidak mengetahui secara jelas persoalan yang membuat mereka memperoleh Proper Merah dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Yulianus menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan karena perusahaan yang beroperasi di Kaltim harus mengetahui aspek lingkungan yang menjadi dasar penilaian pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan mengenai hasil pengawasan juga penting agar perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap persoalan yang ditemukan.
“Ketika saya mengundang mereka satu per satu, apa penyebab Proper, pengawasan saya, mereka tidak tahu. Apa sebab Proper? Karena di provinsi baik-baik saja, tetapi di pusat tidak baik dan merah,” ujar Yulianus.
Ia mengatakan ketika perusahaan mempertanyakan alasan mendapat Proper Merah kepada Kementerian Lingkungan Hidup, penjelasan yang diterima dinilai belum memadai.
Karena itu, Yulianus meminta kementerian memberikan kejelasan mengenai persoalan yang menjadi dasar penilaian tersebut.
“Ketika mereka menanyakan itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup, tidak ada jawaban dari Kementerian Lingkungan Hidup. Apa masalahnya?” katanya.
Selain persoalan Proper, Yulianus membawa perhatian terhadap kerusakan lingkungan yang belum sepenuhnya terselesaikan setelah kegiatan pertambangan berakhir. Ia meminta pemerintah mempertegas kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan pemulihan lingkungan pascatambang.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Kaltim diproyeksikan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerusakan lingkungan yang belum ditangani dinilai tidak boleh terus dibiarkan.
“Pascatambang, lingkungan yang rusak. Pascatambang yang masih belum selesai sampai saat ini belum selesai. Kalimantan Timur rusak. Ini tolong dipertegas kembali supaya diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Yulianus juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai perusahaan yang dinilai bermasalah kepada publik. Ia menilai publikasi tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memperbaiki kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
“Selama ini belum pernah diumumkan perusahaan-perusahaan nakal. Ketika perusahaan-perusahaan nakal ini diumumkan, apalagi itu menyangkut mereka Tbk, mereka akan malu,” ujarnya.
Menurutnya, informasi tersebut tidak cukup hanya tercantum dalam dokumen pemerintah. Ia meminta perusahaan yang terbukti bermasalah diumumkan melalui media agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
“Jangan hanya tertulis, Pak. Tetapi harus diumumkan di media dan kami sama-sama akan melakukan pengawasan,” katanya.
Persoalan lain yang disampaikan Yulianus adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah tidak serta-merta mengaitkan kebakaran dengan aktivitas masyarakat adat.
Yulianus mengatakan masyarakat adat memiliki pola pengelolaan lahan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Aktivitas pembukaan lahan untuk kebutuhan pertanian maupun perladangan, menurutnya, dilakukan dalam skala terbatas dan tetap diawasi.
Ia justru meminta aktivitas korporasi turut menjadi perhatian dalam pengawasan karhutla, terutama apabila terdapat pembakaran lahan untuk menekan biaya pembukaan area.
“Jadi jangan salahkan kami masyarakat adat. Tidak ada masyarakat adat yang mau membakar hutan, membakar diri sendiri,” tegas Yulianus.
