Samarinda, infosatu.co – Persoalan tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman kian mencuat. Menyikapi situasi tersebut, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar rapat gabungan komisi sore ini guna mengurai benang kusut dari hasil penanganan berbagai pihak yang telah turun tangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan langkah dan menilai progres penanganan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.
“Jadi nanti sore kita akan melakukan rapat gabungan untuk melanjutkan dari hasil penanganan para pihak selama ini,” ujar Sarkowi, saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 5 Mei 2025.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah instansi dan lembaga telah melakukan tinjauan lapangan, termasuk Dinas Pertambangan, Polda Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Bahkan Universitas Mulawarman sendiri, sebagai pengelola KHDTK, juga telah melakukan respons aktif.
Rapat ini akan dihadiri oleh berbagai unsur seperti Kapolda Kaltim, aparat Gakkum, Dinas Pertambangan, Dinas LH, pihak Unmul, pengelola KHDTK, serta unsur mahasiswa yang selama ini aktif menyuarakan isu lingkungan.
“Karena penanganan tambang ilegal ini menyangkut berbagai bidang kerja DPRD, Komisi I yang menangani aspek hukum, Komisi II untuk kehutanan, Komisi III berkaitan dengan pertambangan, dan Komisi IV yang membidangi lingkungan hidup,” tambah Sarkowi.
Ia menyebutkan, DPRD Kaltim sendiri telah meninjau langsung kondisi kerusakan di KHDTK Unmul. Oleh karena itu, rapat gabungan ini menjadi forum penting untuk mendengarkan paparan temuan masing-masing pihak, serta menyepakati langkah strategis selanjutnya dalam menangani aktivitas tambang ilegal yang telah merusak kawasan konservasi tersebut.
Langkah tindak lanjut hasil rapat diharapkan menjadi pijakan kuat untuk memperkuat regulasi, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga fungsi hutan pendidikan Unmul yang selama ini terancam oleh praktik tambang ilegal.
“Setelah mereka menyampaikan di rapat nanti, kita akan tentukan untuk langkah selanjutnya,” pungkas Sarkowi.
