Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melihat struktur ekonomi daerah mulai bergeser dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan sumber daya alam menuju sektor konstruksi, jasa, serta perdagangan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan perubahan karakteristik ekonomi tersebut menjadi perkembangan positif karena dapat membuat perekonomian daerah lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Tidak lagi sektor pendapatan kita dipengaruhi oleh tambang. Kita sudah mulai bergeser karakteristik penerimaan kita dari konstruksi, jasa, perdagangan,” kata Andi Harun Selasa 11 Agustus 2026 malam.
Menurutnya, perubahan struktur ekonomi tidak bisa terjadi secara instan. Namun, pergeseran tersebut dinilai menunjukkan arah yang lebih baik bagi ketahanan ekonomi Samarinda.
Andi Harun menjelaskan daerah yang terlalu bergantung terhadap sumber daya alam akan menghadapi risiko ketika produksi komoditas tersebut menurun. Kondisi itu, pada akhirnya dapat berdampak terhadap pendapatan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau terus-menerus bergantung pada sumber daya alam, satu hari produksi sumber daya alam turun, sektor pendapatan juga akan mengalami kontraksi dan turbulensi,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Samarinda terus mendorong aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan perputaran ekonomi di masyarakat.
Menurut Andi Harun, kebijakan tersebut sejalan dengan capaian indikator makro Samarinda. Pertumbuhan ekonomi kota tercatat 6,22 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sekitar Rp123,22 juta.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda mencapai 85,3 dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia juga menilai capaian tersebut menunjukkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mulai memberikan dampak terhadap indikator ekonomi maupun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya pastikan pemerintah akan terus mempertahankan program yang memberikan dampak nyata sekaligus melakukan koreksi terhadap kebijakan yang masih belum optimal,” pungkasnya.
