Kutim, infosatu.co – Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Pemerintah Mengenai Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim, Senin (4/9/2023)
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni itu menyoroti tentang adanya perkembangan program yang tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Juga, kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
Perubahan ini dapat disebabkan karena kelebihan maupun tidak tercapainya target pendapatan negara, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan biaya yang telah diatur dalam KUA.
Untuk menindaklanjuti APBD-P, kepala daerah telah merumuskan langkah-langkah raperda. Di dalamnya akan mencakup kebijakan umum, perubahan APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan diterapkan sebagai respons terhadap perubahan APBD tersebut.
“Sebagaimana kita ketahui, perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Joni menjelaskan.
Dengan adanya rapat ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa APBD-P Kutim Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan tepat. Juga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta aturan yang berlaku.
Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kutai Timur ini menjadi tonggak penting dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran daerah. Juga, respons yang tepat terhadap perkembangan yang tidak terduga dalam APBD
