Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyiapkan anggaran sebesar Rp24 miliar pada 2026 untuk memastikan kepesertaan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah tetap terjaga, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga pertengahan tahun, realisasi pembayaran iuran PBI daerah yang bersumber dari APBD telah mencapai sekitar Rp10 miliar. Sementara sisa anggaran dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peserta hingga akhir tahun.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bontang Laily Jumiati memastikan pembayaran iuran peserta yang ditanggung pemerintah daerah berjalan lancar. Menurutnya, hingga kini tidak ada tunggakan pembayaran dari Pemkot Bontang kepada BPJS Kesehatan.
“Sisa nominal yang ada masih mencukupi hingga akhir tahun. Masih ada sekitar Rp14 miliar,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Laily menjelaskan, anggaran tersebut menjadi penopang utama keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta PBI daerah, terutama setelah ribuan peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya dibiayai pemerintah pusat dinonaktifkan sejak akhir 2025 hingga 2026.
Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut, Pemkot Bontang mengalihkan sebagian besar peserta yang dinonaktifkan ke skema PBI daerah agar perlindungan kesehatan mereka tetap terjamin.
“Untuk Bontang, peserta yang dinonaktifkan tidak dibiarkan begitu saja. Sebagian besar langsung diakomodasi melalui pembiayaan pemda sehingga status kepesertaan tetap aktif,” katanya.
Ia menyebut, sejak Oktober 2025 hingga April 2026 terdapat sekitar 3.000 peserta yang terdampak penonaktifan PBI JK.
Jumlah peserta PBI daerah sendiri bersifat dinamis karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti peserta meninggal dunia, pindah domisili, beralih menjadi peserta mandiri, hingga hasil pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
Meski demikian, BPJS Kesehatan memastikan kuota dan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah masih memadai untuk menanggung kebutuhan peserta hingga akhir tahun.
Komitmen tersebut turut mendukung capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bontang. Dari total penduduk sebanyak 194.606 jiwa, sebanyak 194.437 jiwa atau 99,91 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 95,35 persen.
Laily mengimbau masyarakat yang mendapati status kepesertaannya tidak aktif agar segera melapor ke pemerintah daerah atau BPJS Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut.
“Yang terpenting masyarakat tidak perlu panik. Jika memang memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan, segera lapor agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
