Samarinda, Infosatu.co – Penanggulangan AIDS, tuberkulosis (TBC) dan malaria di Kalimantan Timur (Kaltim) diarahkan semakin terintegrasi hingga tingkat desa.
Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, TBC dan Malaria (ATM) Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2026.
Pengurus Pusat Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Suriyanita mengatakan integrasi program penyakit menular perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur di masyarakat.
Salah satunya melalui optimalisasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai pintu masuk skrining penyakit.
Menurutnya, CKG tidak hanya diarahkan untuk pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan kasus TBC secara lebih luas melalui penguatan Desa Siaga.
“Jadi bukan hanya cek kesehatan gratis, tapi terintegrasi bersama-sama bareng PKK. Salah satunya SPM-nya kesehatan, salah satunya untuk penanggulangan tuberkulosis,” kata Suriyanita, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ia mengatakan setiap kegiatan di masyarakat dapat menjadi momentum untuk melakukan skrining ketiga penyakit tersebut. Semakin banyak masyarakat diperiksa, peluang menemukan kasus lebih awal juga semakin besar.
“Di mana tempat ada kegiatan apa pun harus dimonitor yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi nanti Desa Siaga ini bisa menemukan kasus sebanyak mungkin,” ujarnya.
Suriyanita menilai banyaknya kasus yang ditemukan melalui skrining bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Justru, penemuan kasus menjadi dasar untuk menentukan penanganan dan pencegahan agar penularan dapat ditekan.
“Jangan takut kita melakukan skrining. Makin banyak ditemukan sebenarnya makin baik, supaya kita tahu apa sih bentuk pencegahan, kolaborasi apa yang harus dilakukan,” katanya.
Penguatan tersebut akan diikuti perluasan Desa Siaga di Kaltim. Suriyanita menyebut 74 desa telah memiliki SK Desa Siaga.
Jumlah itu ditargetkan terus bertambah hingga seluruh desa di Kaltim dapat berperan dalam penanggulangan.
“Nanti targetnya kita ingin 1.033 desa itu semuanya siaga,” ujarnya.
Desa Siaga tidak hanya diarahkan untuk membantu menemukan kasus, tetapi juga mendampingi pasien selama menjalani pengobatan. Kader nantinya dapat berperan dalam memantau kepatuhan pasien mengonsumsi obat.
“Salah satunya pemantauan minum obat yang perlu dilakukan oleh kader,” kata Suriyanita.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting karena pengobatan ketiga penyakit itu membutuhkan waktu minimal enam bulan.
Pasien yang tidak rutin mengonsumsi obat berisiko mengalami resistensi sehingga membutuhkan penanganan lebih panjang.
Konsep tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak penemuan kasus, edukasi, pengobatan dan pendampingan pasien.
Kementerian Kesehatan pada 2026 juga mendorong perluasan Desa/Kelurahan Siaga di seluruh Indonesia.
CKG integrasi juga berkaitan dengan upaya Kaltim mempercepat eliminasi malaria.
Kaltim termasuk wilayah yang ditargetkan mencapai eliminasi malaria pada 2027, sebelum target nasional Indonesia bebas malaria pada 2030. Penetapan tersebut menjadi bagian dari tahapan eliminasi malaria nasional.
Data Dinas Kesehatan Kaltim menunjukkan kasus malaria mengalami penurunan. Kasus tercatat 2.498 pada 2023, turun menjadi 1.096 kasus pada 2024.
Data penanganan malaria Kaltim periode 2023-2025 juga telah tersedia dalam portal Satu Data Kaltim dan diperbarui pada Juni 2026.
Meski demikian, penanganan tetap perlu diperkuat karena masih terdapat wilayah dengan risiko penularan. Strategi eliminasi mencakup penemuan dan pengobatan kasus, surveilans, pencegahan penularan, serta perlindungan kelompok berisiko.
Dengan karakter penyakit yang berbeda, integrasi ATM bukan berarti seluruh penyakit ditangani dengan metode yang sama.
Namun, penguatan koordinasi, jejaring layanan, deteksi dini, pencegahan, dan pelibatan masyarakat menjadi benang merah dalam penanggulangannya.
Suriyanita menekankan penanggulangan penyakit menular tidak dapat hanya mengandalkan dinas kesehatan. Desa, kader, organisasi masyarakat, dan sektor lain perlu mengambil peran sesuai kebutuhan.
Ia mencontohkan penerapan Desa Siaga di daerah lain yang menggunakan pendekatan kolaboratif. Ketika ditemukan pasien TBC, penanganannya tidak hanya dilakukan dinas kesehatan, tetapi juga melibatkan kader desa dan sektor lain.
“Misalnya di desa itu ada kasus TB-nya 10, itu tidak hanya Dinas Kesehatan tapi sama-sama. Ada kadernya dari kader desa. Untuk bedah rumahnya bisa dari Baznas, bisa dari PU. Untuk makanan tambahannya bisa dari Baznas ataupun Dinas Sosial,” jelasnya.
Menurut Suriyanita, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan TBC tidak berhenti pada aspek medis. Kondisi tempat tinggal, asupan makanan, dukungan keluarga, hingga kepatuhan minum obat juga perlu diperhatikan.
Ia menyebut pendekatan kolaboratif tersebut pernah memberikan dampak di salah satu daerah. Dari 10 kasus TBC, jumlahnya dapat ditekan menjadi dua dalam satu tahun setelah dilakukan penanganan bersama.
Penguatan integrasi ATM di Kaltim pada akhirnya diarahkan agar penanggulangan penyakit menular tidak berhenti di fasilitas kesehatan, tetapi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Untuk TBC, pendekatan tersebut dilakukan melalui perluasan skrining, integrasi CKG, pembentukan Desa Siaga TBC, serta pendampingan pasien. Sementara malaria terus diarahkan menuju target eliminasi 2027.
Suriyanita mengatakan seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari target eliminasi TBC pada 2030.
“Pokoknya kita targetnya usahakan sampai 2030 kita bisa eliminasi TB,” katanya.
