Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mempercepat langkah menuju swasembada beras pada akhir 2026.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan yang dipimpin Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, 6 Juli 2026.
Namun, target tersebut masih dihadapkan pada tantangan besar karena daerah ini masih mengalami defisit beras mencapai 188.109 ton.

Berdasarkan paparan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, kebutuhan beras masyarakat pada 2025 mencapai 345.664,54 ton, sementara produksi beras baru sekitar 157.554,69 ton, sehingga masih terdapat selisih atau defisit sekitar 188 ribu ton.
Meski demikian, Seno Aji optimistis target swasembada beras pada akhir 2026 tetap dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kita sudah tiga kali menggelar rakor dan terlihat ada peningkatan produksi pangan. Saat ini baru sekitar 60 persen, dan kita menargetkan pada akhir 2026 bisa mencapai 100 persen. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh kabupaten dan kota diminta segera memperbarui data serta menghitung kembali potensi lahan pertanian untuk disampaikan kepada DPTPH Kaltim.
Selanjutnya, data tersebut akan dibawa ke Kementerian Pertanian sebagai bagian dari rencana kerja menuju swasembada beras.
“Akhir Juli nanti Menteri Pertanian sudah menunggu rencana kerja kita sampai akhir 2026. Karena itu seluruh daerah harus bergerak cepat. Hasil rakor ini akan segera ditindaklanjuti oleh kabupaten dan kota,” katanya.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Kaltim juga terus memperluas areal tanam melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan.
Seno menyebut saat ini luas baku sawah yang dimanfaatkan mencapai sekitar 31 ribu hektare dari total potensi 46 ribu hektare.
Tahun ini, program cetak sawah berjalan di lahan sekitar 2.300 hektare, kemudian akan ditambah sekitar 12.800 hektare sehingga total penambahan lahan produktif diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu hektare hingga akhir 2026.
“Daerah yang menjadi fokus pengembangan terbesar adalah Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser,” jelasnya.
Selain membuka sawah baru, pemerintah juga mulai melirik pemanfaatan lahan bekas tambang untuk mendukung produksi pangan.
Menurut Seno, beberapa kawasan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dan dapat dijadikan model pengembangan di wilayah lain.
“Kita akan memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai contoh. Kalau berhasil, model ini bisa diterapkan di lokasi-lokasi lain sehingga lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan menjadi sawah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan peningkatan produksi tidak hanya bergantung pada penambahan luas sawah, tetapi juga optimalisasi lahan yang sudah ada melalui peningkatan indeks pertanaman (IP), perbaikan irigasi, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.
“Kalau seluruh program berjalan sesuai target, produksi padi Kalimantan Timur akan meningkat secara bertahap sehingga selisih antara produksi dan kebutuhan beras masyarakat bisa terus ditekan hingga akhirnya mencapai swasembada,” kata Fahmi.
Fahmi optimistis berbagai program yang dijalankan pemerintah mampu meningkatkan produksi padi sekaligus mengurangi defisit beras di Kalimantan Timur.
“Target kita jelas, produksi terus meningkat sehingga kebutuhan beras daerah dapat dipenuhi sendiri. Kalau semua program berjalan sesuai rencana, swasembada beras bisa kita capai,” pungkas Fahmi.
