Samarinda, Infosatu.co – Kepastian karier, penghasilan dan kesejahteraan masih menjadi persoalan yang disoroti Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3K) Kalimantan Timur (Kaltim) bagi PPPK Paruh Waktu.
Aspirasi tersebut akan menjadi bagian yang dibawa dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Paruh Waktu di Istana Negara, Jakarta, 7 September 2026 mendatang.
Ketua AP3K Kaltim Fadhil Anwar mengatakan persoalan PPPK Paruh Waktu tidak semata berkaitan dengan status kepegawaian.
Menurutnya, ada kebutuhan akan kepastian mengenai keberlanjutan karier dan kesejahteraan bagi mereka yang tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami melihat persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” kata Fadhil belum lama ini.
Ia menyebut Silatnas dapat menjadi ruang bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung dan terorganisasi kepada pemerintah pusat.
“Silatnas ini menjadi ruang penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya.
AP3K Kaltim turut mendukung perjuangan PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan dan guru. Fadhil menilai keberadaan mereka tetap memiliki peran dalam pelayanan publik sehingga perlu mendapat kepastian kebijakan.
“Sudah sepatutnya Negara memberikan kepastian dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Fadhil juga meminta peserta yang menyampaikan aspirasi di Jakarta menjaga ketertiban. Ia berharap tuntutan mengenai kesejahteraan tetap disampaikan melalui dialog tanpa menimbulkan persoalan lain.
“Kami berharap Pemerintah membuka ruang dialog dan menghasilkan solusi yang konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Penasehat AP3K Kaltim Jauhar Efendi mengingatkan peserta agar tidak mudah terprovokasi pihak lain yang dapat menggeser tujuan perjuangan PPPK.
“Jaga niat awal untuk berjuang. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak lain sebagai penumpang gelap dan merusak fasilitas publik dalam menyampaikan aspirasi,” pungkas Jauhar.
