Samarinda, Infosatu.co – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyoroti adanya disparitas antara kuota BBM yang diajukan pemerintah daerah dengan kuota yang disetujui pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu persoalan yang membuat antrean BBM di Samarinda terus terjadi.
Deni mengatakan kebutuhan BBM yang diajukan daerah tidak selalu dipenuhi sesuai pengajuan. Ia mencontohkan, pemerintah daerah bisa mengajukan kuota hingga 1 juta atau 2 juta, tetapi yang disetujui hanya sebagian.
“Memang dari pusat ternyata kuota itu tidak sesuai yang kita ajukan. Misalnya kita mengajukan 1 juta atau 2 juta sekian, ternyata yang dikabulkan hanya 500 ribu,” ujarnya di DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu, 30 September 2026.
Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut menjadi persoalan ketika harus dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi di Samarinda. Ia menyebut jumlah kendaraan roda dua dan roda empat di Samarinda mencapai lebih dari 800 ribu unit.
“Kalau seandainya kuota yang diberikan kepada Samarinda itu tidak mencukupi, otomatis antreannya akan panjang terus. Karena berebut untuk mendapatkan kuota BBM,” tuturnya.
Deni mengaku tidak mengetahui secara pasti angka kuota BBM Samarinda yang diajukan maupun yang disetujui. Namun, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat selisih antara pengajuan dan realisasi kuota.
“Kalau tidak salah misalnya angkanya 400 ribu sekian, tapi disetujui hanya 300 ribu. Ada disparitas, artinya jarak antara permintaan dengan jatah,” jelasnya.
Karena itu, Deni meminta Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya mempertanyakan alasan ketidaksesuaian kuota, tetapi juga memperjuangkan penambahan kuota BBM untuk Samarinda.
Deni mengingatkan penambahan kuota perlu dibarengi pengawasan distribusi, khususnya terhadap BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Ia pun mendorong keterlibatan tim satuan tugas untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran sekaligus mencegah praktik pengetapan.
“Kalau memang ada tim Satgas, tim Satgas diturunkan. Yang betul-betul memantau dan mengawasi supaya BBM subsidi itu tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Deni juga mendorong penambahan jam operasional SPBU. Namun, ia menilai langkah tersebut tidak akan efektif jika ketersediaan BBM masih terbatas.
“Kalau kita mengadakan sampai 24 jam, kalau kuota BBM-nya enggak ada, mau ngapain? Apa yang mau kita isi? Sedangkan dengan yang ada saja kita kekurangan,” pungkasnya.
