Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi (Fraksi PAN-NasDem), menyoroti perlunya harmonisasi antara kebijakan BPJS-Kesehatan dengan pelayanan rumah sakit di daerah.
Hal ini disampaikan usai menghadiri forum komunikasi strategi penguatan cakupan jaminan kesehatan dan kemitraan fasilitas kesehatan di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 17 Juni 2025.
Darlis mengatakan, sebagian besar keluhan masyarakat terhadap layanan kesehatan bukan disebabkan oleh tenaga medis atau fasilitas, melainkan oleh ketentuan BPJS yang dianggap terlalu kaku.
“Yang kita harapkan adalah bagaimana supaya antara layanan rumah sakit dengan kebijakan‑kebijakan BPJS itu bisa bersinergi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak kendala muncul karena pembatasan strict pada jenis obat, lama rawat inap, serta kuota pasien per dokter.
Darlis mengingatkan bahwa prosedur seperti kuota dokter habis menyulitkan pasien yang sudah datang dengan harapan untuk ditangani.
“Kita temukan pasien datang ke rumah sakit tapi kuotanya habis, sehingga tidak bisa ditangani. Padahal mereka datang dengan harapan mendapat pelayanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Darlis mengkritik sistem konsultasi terbatas 5-10 menit per pasien seminggu.
Menurutnya, pendekatan ini tidak menghargai kompleksitas kasus tertentu, terutama rawat jalan dan kondisi kronis.
“5 sampai 10 menit itu tidak cukup,” tegasnya. “Harusnya ini bisa diatur lebih fleksibel. Jangan semua disamaratakan.”
Ia mendorong agar BPJS mengadopsi model adaptif yang mempertimbangkan kondisi lapangan.
Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan medis lebih bijak, tidak hanya berbasis kuota, tetapi sesuai kebutuhan pasien.
Menurut Darlis, jika rumah sakit dan BPJS berhasil bersinergi, mutu layanan kesehatan dapat meningkat dan kepercayaan publik terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan melonjak.
“Kalau pelayanan semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan kita juga akan meningkat. Ini tugas bersama,” tutupnya.
