Jakarta, Infosatu.co – Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai semakin kuat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, melihat penguatan tersebut dari sikap dan langkah diplomasi Indonesia dalam isu Palestina.
Teguh mencontohkan seruan Presiden Prabowo mengenai kemerdekaan Palestina saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina terus mengalami penguatan.
“Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat,” ujar Teguh dalam diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.
Teguh mengatakan, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sikap yang baru muncul. Ia mencontohkan kebijakan Presiden Soeharto pada awal 1990-an ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menghadapi persoalan keuangan dan sejumlah kantor diplomatiknya terancam ditutup.
Menurut Teguh, Soeharto saat itu meminta agar Kedutaan Besar Palestina di Jakarta tetap beroperasi. Dukungan tersebut membuat aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia tetap berjalan.
Dukungan tersebut, lanjut Teguh, juga terlihat dalam bidang pendidikan. Ia menyebut lebih dari 100 pemuda Palestina saat ini menempuh pendidikan di Indonesia, dengan mayoritas berada di Universitas Pertahanan dan sebagian lainnya tersebar di sejumlah perguruan tinggi.
Dalam perkembangan diplomasi internasional, Teguh juga menyoroti perubahan sikap Inggris dan Prancis yang mulai menerima gagasan solusi dua negara. Ia mengaitkan perubahan tersebut dengan aktivitas diplomasi Indonesia.
“Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka,” jelas Teguh.
Menurut Teguh, Indonesia tetap perlu menggunakan jalur multilateralisme dan mekanisme hukum internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik Palestina.
Ia juga menyinggung perdebatan mengenai Board of Peace. Teguh menyatakan forum tersebut merupakan produk resolusi Dewan Keamanan PBB, bukan instrumen yang dibentuk secara sepihak oleh Donald Trump.
“Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump,” tegasnya.
Selain persoalan politik dan diplomasi, Teguh melihat keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina juga perlu dikaitkan dengan kepentingan nasional.
Menurut dia, aktivitas diplomasi Indonesia seharusnya tidak berhenti pada peran sebagai mediator, tetapi juga dapat membuka ruang kerja sama ekonomi.
Ia menilai kepercayaan yang dibangun melalui hubungan diplomatik dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk Indonesia, meningkatkan produktivitas industri, serta membantu menciptakan lapangan kerja.
Teguh juga menilai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dapat menjadi bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan dan kapasitas Indonesia di tingkat internasional.
Bagi Teguh, keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina memiliki dua landasan, yakni hubungan historis dengan Palestina dan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Pada saat yang sama, diplomasi tersebut dinilai perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan nasional.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi mediator yang datang untuk mendamaikan, lalu pergi. Diplomasi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan ekonomi nasional,” ujarnya.
