Penulis: Aunillah – Editor: Achmad
Samarinda, Infosatu.co – Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), pemerintah provinsi, di undang untuk dapat memberikan masukan terkait regulasi dan kebijakan yang bisa di aplikasikan dalam proses penambangan.
FGD, yang dilaksanakan dalam rangka menyikapi isu-isu permasalahan yang ada di pertambangan. Kegiatan ini di hadiri anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Komisi III, Seno Aji, yang membidangi masalah pertambangan.
Saat ditemui usai kegiatan di lantai 3 Aula Kejati Kaltim, Kamis (20/2/2020), Jalan Bung Tomo. Ia mengatakan dirinya lebih banyak memberikan masukan terkait permasalahan yang ada, sebab akan berkaitan langsung dengan masyarakat.
“Sesuai laporan yang masuk, banyak yang mengatakan pegawai bekerja tidak sesuai dengan prosedur pertambangan yang ada, seperti bekas lubang tambang yang ditinggalkan tanpa dilakukannya pemulihan kembali,” ucapnya
Beberapa saran sudah di sampaikan kepada Kepala Kajati Kaltim, Chaeirul Amir, dan merespon baik dengan membentuk Satuan Tugas Pertambangan (Satgas) yang didalamnya berisi para penegak hukum, legislatif dan eksekutif.
“Jika ada yang tetap melakukan kegiatan pertambangan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku maka ijin tersebut bisa dicabut,” pungkasnya
Sementara itu, Chaerul Amir, menyebutkan, dari hulu sampai hilir, semua ada permasalahannya, seperti perizinan dan lain-lain.
“Belum lagi masalah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti AMDAL dan pajaknya,” tambahnya.
Ia juga menegaskan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh pihak perusahaan, dengan aturan yang telah ditetapkan, kejati akan cabut surat ijin dan akan menindak lanjuti secara hukum.
