Penulis : Romi Ali Darmawan-Editor : Sukri
Bontang,infosatu.co – 4,2 miliar anggaran, dari Pemerintah Kota Bontang, menjadi bekal Bawaslu, untuk menjalankan fungsinya, mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Bontang 2020 mendatang.
Sore hari tadi, Rabu, (09/10/2019), bertempat di Aula Rumah Jabatan Walikota Bontang, Bawaslu Kota Bontang melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), bersama dengan Walikota Bontang Neni Moerniaeni.
Bunda Neni Sapaan akrab Walikota Bontang, mengatakan, anggaran tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi Bawaslu sendiri.
Bunda Neni juga menyebutkan bahwa Bawaslu harus bekerja secara profesional, pasalnya, dalam pemilu legislatif dan presiden lalu, terdapat fungsi-fungsi Bawaslu yang tidak maksimal.
” Ya harus profesional, karena kadang-kadang kan cukup mengecewakan, seperti pemilu yang lalu-lalu, ada laporan tidak ditindak lanjuti, kalo toh ditindak lanjuti juga mandek, ya karena tidak memenuhi persyaratan, kita yang memberikan dananya dan Bawaslu harus bekerja profesional” ucap Bunda Neni saat ditemui usai Kegiatan Penandatangan NPHD.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah, mengatakan pihaknya sudah bekerja secara maksimal dalam mengawasi jalanya penyelenggaraan pemilu lalu. Namun menurutnya, keputusan dalam menaikkan laporan perkara, harus kesepakatan dari tiga institusi yang terkait, yaitu Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian.
” Kita sudah mendorong untuk naik, tapi ada instusi lain yang punya argumen lain, yang tidak bisa diabaikan, sementara tiga institusi ini harus menjadi satu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi dan mendorong untuk naik”ujar Nasrullah.
Nasrullah menambahkan, kedepannya pihaknya akan lebih memaksimalkan kinerjanya untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kami berterimakasih kepada Walikota Bontang, sudah memfasilitasi anggaran dan memberikan fasilitas lainnya, dan kita akan bekerja maksimal sesuai dengan amanat undang-undang” tutur Nasrullah.
