Samarinda, infosatu.co – Kasus peredaran narkotika telah banyak diungkap oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penanganan perkara, ada beberapa kasus yang melibatkan oknum penegak hukum dan pegawai pemerintah untuk memuluskan distribusi gelap narkotika.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi ll DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan bahwa keterlibatan oknum dalam perkara ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara.
“Ini yang perlu diwaspadai. Ini kan yang susah musuh di dalam selimut. Kalau yang eksternal sekalian kan sudah tahu, tapi di dalam selimut ini yang susah,” katanya, Minggu (29/10/2023).
Namun demikian, penegak hukum dituntut bekerja secara profesional. Apalagi, keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika dapat memperburuk citra institusi yang menaunginya. Maka, upaya pencegahannya perlu dilakukan dengan cara bekerja sama dengan seluruh elemen.
“Semisalnya ada oknum yang bermain dan banyak yang tertangkap. Semua sistem sudah digunakan tapi memang ada oknum-oknum yang mungkin ikut terlibat dan perlu ditindak secara hukum,” ungkapnya Nidya.
Dengan demikian, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh penegak aparat hukum, masyarakat dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Terutama untuk dapat mengantisipasi adanya peredaran narkotika yang dimuluskan oleh oknum.
Dari sederet kasus yang melibatkan oknum penegak hukum, ia mengakui bahwa akar dari permasalahan tersebut adalah mencari kesejahteraan.
“Penyakitnya adalah oknum bukan institusinya yang bermain. Karena ujung-ujungnya semua itu adalah duit, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan,” terangnya politikus Partai Golkar itu.
Padahal, ia menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan upaya pencegahan. Namun, oknum yang ikut memuluskan peredaran narkotika justru sudah memiliki alat yang lebih canggih. Kemudian mampu memblokir pelacakan.
“Ini agak repot juga, jadi ini memang tantangan. Sehingga negera harus turun tangan,” pungkasnya.
