Ambon, infosatu.co – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Maluku, memberikan dukungannya kepada “Media Rakyat Maluku” terkait tindakan reaktif Ketua DPRD Maluku Benhur Gorge Watubun kepada wartawan media tersebut.
Ketua JMSI Maluku, Ongki Anakoda, mengatakan tidak sepantasnya seorang ketua DPRD bersikap seperti itu terlebih di hadapan umum
“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Maluku. Dia perwakilan dari rakyat, seharusnya ia menjaga sikapnya di ruang publik. jangan malah mengancam,” kata Anakoda, melalui pers rilisnya, Kamis (11/5/2023).
Pimpinan Redaksi “Harian Kabar Timur” itu menegaskan tindakan berupa ancaman baik fisik maupun psikis kepada jurnalis adalah tindakan yang mencederai kebebasan pers, apalagi itu dilakukan oleh seorang Ketua DPRD.
Anakoda menjelaskan, ketika melakukan ancaman itu, pelaku tak hanya menciderai kemerdekaan pers yang salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan jelas bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,” tegasnya.
Kronologi Kejadian
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, diduga mengancam jurnalis “Harian Rakyat Maluku” untuk tidak melakukan aktivitas liputan di DPRD Provinsi Maluku.
Ancaman itu ia tujukan kepada Silmi, wartawati “Harian Rakyat Maluku” tanpa alasan yang jelas, saat melakukan tugas liputan pendaftaran bacaleg partai politik di Kantor KPU Provinsi Maluku, Kamis 11 Mei 2023.
“Nama Silmi itu, jangan pernah datang liput di DPRD Maluku,” ancam Benhur, seperti ditirukan Silmi.
Silmi ikut mendengar ancaman itu karena berada tak jauh dari Benhur dengan beberapa wartawan di dalam ruang pendaftaran bacaleg.
Selain menyampaikan ancaman itu di depan banyak wartawan, Benhur yang baru saja menggantikan posisi Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku juga menemui Silmi setelah dia mengetahui Silmi juga berada di gedung itu.
Secara langsung kepada Silmi, Benhur mengeluarkan kecaman terkait kerja sama publikasi media antara lembaga DPRD Provinsi Maluku dengan “Harian Rakyat Maluku”.
“Ingat e, putus kerja sama ‘Harian Rakyat Maluku’ punya dengan DPRD, dan jangan lupa sampaikan ke pimpinanmu ya,” kata Benhur seperti dikutip Silmi.
Terkait ancaman tersebut, Silmi mengaku, sangat terganggu dan syok serta malu.
Pasalnya, ancaman itu disampaikan di hadapan banyak orang.
“Saya sangat terpukul dan malu karena diancam tanpa mengetahui alasannya,” ungkap Silmi.
Pemimpin Redaksi “Rakyat Maluku”, Syaikhan Azzuhry Rumra menyayangkan sikap arogan yang diperlihatkan Benhur Watubun kepada wartawannya.
Apalagi, tanpa penjelasan, pemberitaan apa yang menjadi pemicu atau merugikan dirinya atau lembaga DPRD.
“Kalau terkait pemberitaan, harusnya yang bersangkutan melakukan klarifikasi, koreksi atau hak jawab. Karena kita tidak pernah menutup ruang bagi narasumber untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan mereka,” tegasnya.
Untuk itu, Syaikhan yang juga Direktur “Harian Rakyat Maluku” ini mempertanyakan kepada Benhur pemberitaan apa yang dianggap merugikan dirinya, kinerjanya di DPRD atau lembaga DPRD, sehingga dia melarang wartawan melakukan tugas jurnalistik di lembaga legislatif itu?
“Persoalan berita apa sampai Benhur mengancam wartawan kami. Jika itu soal pemberitaan terkait dengan kinerjanya DPRD atau terkait lembaga DPRD, maka harus disampaikan, dan kami membuka ruang klarfikasi atau hak jawab,” tagas Syaikhan.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun yang dikonfirmasi belum memberikan penjelasan secara detail kepada wartawan “Rakyat Maluku”, dia hanya menyebut tidak memarahi wartawan yang dimaksud.
