Samarinda, infosatu.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim diminta segera menertibkan pemasangan baliho kampanye sebelum masa kampanye dimulai. Baliho-baliho itu saat ini sudah mulai bertebaran di 10 kabupaten dan kota.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Baharuddin Demmu menilai hal itu melanggar aturan kampanye dan pemilu.
Ia mengakui saat ini memang sudah masuk dalam tahapan pemilu, akan tetapi tahapan masa kampanye belum dimulai, sehingga pemasangan baliho belum diperbolehkan.
“Jadi kalau ada bahasa atau bunyi kampanyenya itu tidak bisa. Artinya pada saat ada tanda logo partai, nomor urut itu yang tidak diperbolehkan oleh Bawaslu. Karena belum waktunya,” ungkap Baharuddin Demmu saat ditemui di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu Kaltim, Rabu (1/2/2023).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Komisi l DPRD Kaltim akan menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil mitra kerja mereka, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka berdialog terkait dengan aturan pada saat tahapan pemilu.
“Artinya dialog ini dalam rangka kita mendengar apakah pemasangan baliho ini di peraturan daerah (perda) masing-masing kabupaten/kota itu ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran kita minta ditertibkan,” tegas Demmu.
Ia sangat berharap agar dalam proses tahapan pemilu, semua peserta pemilu termasuk anggota DPRD tidak melakukan pelanggaran. Sehingga pesta rakyat nantinya menjadi pesta gembira, tanpa kecurangan.
“Tidak boleh ada perlakuan-perlakuan khusus. Kalau ada kami temukan bisa jadi kita mengirim itu dan mengirim ke Bawaslu. Supaya Bawaslu juga melakukan kerja-kerjanya untuk melaporkan ke Satpol PP,” tuturnya.
Dari pantauan infosatu.co, di beberapa sudut Kota Samarinda space iklan baliho memang tampak foto-foto figure-figur politik lokal Kaltim.
