Samarinda, Infosatu.co – Kesiapan menghadapi ancaman kekeringan membutuhkan langkah antisipasi sejak dini, terutama untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi ketika musim kemarau tiba.
Menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan kembali terjadi pada Mei 2027, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya mengusulkan pembangunan tujuh sumur artesis di titik-titik prioritas.
Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketersediaan sumber air, khususnya di kawasan yang selama ini menghadapi persoalan intrusi air laut sehingga kualitas air berubah menjadi payau hingga asin.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan usulan pembangunan tujuh sumur artesis telah disampaikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melalui surat tertanggal 3 November 2026.
“Kami tidak ingin menunggu sampai kekeringan benar-benar terjadi. Belajar dari dampak El Nino sebelumnya, kesiapan sumber air harus dibangun sejak sekarang, terutama di wilayah yang rentan mengalami kekurangan air bersih dan terdampak intrusi air laut,” ungkap Suwarso saat dikonfirmasi awak media, Kamis, 12 November 2026.
Adapun tujuh lokasi yang diusulkan meliputi IPA Pampang, IPA Bukuan, IPA Palaran, IPA Hulu Atas, IPA Makroman, Intake Bantuas, dan Intake Bunggurung.
Pembangunan sumur artesis di titik-titik tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber air ketika debit air menurun akibat musim kemarau.
Menurut Suwarso, pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan wilayah terhadap ancaman kekeringan.
“Tujuh titik tersebut menjadi lokasi prioritas yang kami usulkan. Harapannya, keberadaan sumur artesis dapat membantu menjaga ketersediaan air sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air ketika kondisi kemarau semakin berat,” ucapnya.
Selain kebutuhan air bersih masyarakat, Suwarso juga mengusulkan pembangunan sumur bor untuk mendukung sektor pertanian yang kerap menghadapi keterbatasan pasokan air. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Betapus, Pelita 6, Makroman, sebagian wilayah Palaran hingga Kampung Ipil.
Suwarso menjelaskan ketersediaan air di kawasan persawahan perlu menjadi perhatian karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu produktivitas pertanian.
“Kami juga melihat kebutuhan air di kawasan pertanian. Jika dukungan anggaran memungkinkan, pembangunan sumur bor di wilayah-wilayah tersebut perlu diakomodasi agar petani memiliki sumber air alternatif ketika musim kemarau berlangsung,” jelasnya.
Di sisi lain, peluang dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana kekeringan juga tengah diupayakan.
Suwarso menambahkan bahwa BPBD Provinsi Kaltim, telah berkomunikasi dengan pihaknya terkait rencana alokasi bantuan pemerintah pusat sekitar Rp20 miliar untuk penanganan kekeringan di sejumlah daerah.
Dalam komunikasi tersebut, BPBD Samarinda diminta menyampaikan kebutuhan prioritas yang diperlukan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Kami telah menyampaikan sejumlah kebutuhan operasional yang dinilai mendesak, mulai dari selang pemadam, mesin portabel, bantuan konsumsi, tambahan bahan bakar minyak, hingga alat pelindung diri bagi petugas dan personel yang terlibat dalam penanganan bencana,” jelas Suwarso.
Tidak hanya menyangkut kebutuhan peralatan, BPBD Samarinda juga mengusulkan dukungan berupa uang lelah bagi relawan yang selama ini aktif membantu penanganan kebakaran maupun dampak kekeringan.
Namun, usulan tersebut masih memerlukan persiapan administrasi, termasuk pengumpulan bukti keikutsertaan relawan dalam kegiatan penanganan di lapangan.
Suwarso berharap berbagai usulan tersebut dapat memperoleh dukungan sehingga kesiapsiagaan Samarinda dalam menghadapi potensi El Nino dan kekeringan semakin kuat.
“Antisipasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Dengan persiapan yang matang, ketersediaan peralatan, dukungan sumber air, dan kesiapan relawan, kami berharap dampak kekeringan dapat diminimalkan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (ADV)
