Samarinda, Infosatu.co – Penyaluran hibah kepada lembaga kemasyarakatan membutuhkan perencanaan yang matang agar dukungan pemerintah dapat terlaksana tepat sasaran, sekaligus tetap berpijak pada aturan dan kemampuan keuangan daerah.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mematangkan mekanisme penyaluran hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah di Balai Kota Samarinda, Rabu, 11 November 2026 kemarin.
Saat ditemui awak media, Sekda kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, pembahasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan penyaluran hibah berjalan tertib sejak proses perencanaan hingga pencairan.
“Kita ingin setiap proses hibah dipersiapkan secara cermat sejak awal. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, tetapi dokumen pendukung dan administrasinya belum diselesaikan,” ungkapnya, Kamis, 12 November 2026.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah perbedaan mekanisme penganggaran hibah MUI dan hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Jika anggaran LPTQ telah tersedia dalam anggaran murni, hibah MUI dialokasikan melalui anggaran perubahan sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi.
Karena itu, penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kelengkapan dokumen, serta mekanisme penandatanganannya menjadi bagian yang harus segera dituntaskan.
“Setiap tahapan harus memiliki dasar administrasi yang jelas. Kita perlu memastikan NPHD dan seluruh dokumen pendukungnya lengkap sebelum proses dilanjutkan,” ucap Neneng.
Selain kelengkapan administrasi, Neneng menjelaskan pihaknya juga memperhitungkan kondisi fiskal dan ketersediaan kas daerah agar pelaksanaan pencairan tidak mengganggu pemenuhan kewajiban belanja lainnya.
Menurutnya, keberadaan alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan perlu diikuti dengan perhitungan kemampuan keuangan yang realistis.
Untuk itu, koordinasi dengan Inspektorat akan dilakukan guna mereviu aspek administrasi dan kelengkapan dokumen. Sementara itu, BPKAD dan Bagian Hukum dilibatkan dalam pembahasan NPHD, landasan hukum, serta keputusan terkait hibah.
“Kita tidak hanya melihat ketersediaan anggaran di atas dokumen, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan kas daerah. Semua perlu dihitung dan dikoordinasikan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala,” jelas Neneng.
Neneng mengatakan pihaknya juga membahas kemungkinan penyederhanaan tata kelola administrasi melalui penyusunan surat keputusan (SK) induk yang dilengkapi lampiran sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Namun, opsi tersebut masih akan dikaji bersama dengan tetap memperhatikan legalitas dan kewenangan pejabat penandatangan.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda mulai mendorong penataan perencanaan hibah tahun 2027 agar dapat disiapkan lebih awal, mulai dari inventarisasi kebutuhan, penginputan dalam dokumen perencanaan, hingga pemenuhan persyaratan administrasi.
Neneng berharap koordinasi lintas perangkat daerah ini dapat memperkuat tata kelola hibah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Dengan begitu, dukungan pemerintah kepada lembaga dan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan ketentuan serta kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (ADV)
