Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memperketat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Di tengah keterbatasan fiskal, tekanan efisiensi anggaran, serta kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang masih terbawa ke tahun depan, perangkat daerah diminta mengutamakan belanja wajib dan mengikat serta menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, seusai Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda di GOR Segiri, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam mengajukan program agar perencanaan anggaran tidak melampaui kapasitas fiskal pemerintah.
“Betul-betul belanja yang harus diusulkan dalam APBD 2027 adalah belanja-belanja wajib dan mengikat saja,” ungkap Andi Harun kepada awak media.
Menurutnya, penyusunan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan yang realistis. Pemerintah tidak dapat terus menambah kegiatan tanpa mempertimbangkan ketersediaan pendapatan maupun kewajiban yang harus dipenuhi.
Perencanaan yang terlalu optimistis, kata dia, berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila target pendapatan tidak tercapai. Kondisi tersebut dapat memperbesar beban keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan pembiayaan program pada tahun-tahun berikutnya.
“Karena itu setiap perangkat daerah menyusun kegiatan yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kapasitas fiskal. Pengendalian belanja modal menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh untuk menyesuaikan kebutuhan program dengan kondisi anggaran,” ucap Andi Harun.
Pengendalian belanja modal menjadi salah satu opsi penyesuaian yang disiapkan Pemkot Samarinda. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan ruang fiskal yang tersedia, sekaligus memastikan belanja yang benar-benar mendesak tetap menjadi prioritas.
Meski demikian, Andi Harun mengakui, pembatasan usulan belanja bukan kondisi yang diharapkan. Namun, penyesuaian dinilai perlu agar pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali dan kewajiban yang telah timbul tidak semakin membebani anggaran pada periode berikutnya.
“Kalau terlalu optimistis, maka kita bisa terperangkap pada utang yang besar,” tegasnya.
Selain itu, Andi Harun menambahkan, keterbatasan sumber pembiayaan membuat pemerintah harus menentukan urutan prioritas.
Seluruh kebutuhan belanja tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, sehingga setiap perangkat daerah perlu mengevaluasi program yang diusulkan dan memastikan kegiatan yang direncanakan benar-benar dapat dilaksanakan.
Dengan pendekatan tersebut, penyusunan APBD 2027 diharapkan lebih terukur, tidak bertumpu pada target pendapatan yang terlalu optimistis, serta memperhitungkan kewajiban keuangan yang sudah ada.
“Pemerintah kota berharap perencanaan yang lebih terukur dapat menjaga kesinambungan pembiayaan daerah pada 2027, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban keuangan yang telah timbul sebelumnya,” pungkasnya. (ADV)
