Samarinda, Infosatu.co – Meningkatkan prestasi olahraga daerah tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi.
Kesiapan atlet, kesinambungan pembinaan, fasilitas pertandingan, hingga kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan sebelum mengubah jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi setiap dua tahun sekali.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin. Menurutnya, wacana tersebut perlu dikaji secara teknis dan akademis agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung peningkatan prestasi atlet.
“Perubahan jadwal Porprov perlu didasarkan pada kajian yang menyeluruh. Kita harus memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi pembinaan atlet Kaltim dan tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam persiapan mereka,” Ungkap Muslimin usai ditemui awak media, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah kemungkinan benturan jadwal Porprov dengan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Jika kalender kompetisi tidak disusun secara cermat, atlet berpotensi menghadapi kesulitan dalam membagi tahapan latihan, seleksi, dan pertandingan di berbagai tingkat.
Selain itu, Muslimin juga menekankan pentingnya sinkronisasi agenda olahraga daerah dengan kalender kompetisi nasional agar pembinaan atlet dapat berlangsung secara terarah.
“Jangan sampai jadwal pertandingan di tingkat provinsi justru mengganggu persiapan atlet menghadapi agenda nasional. Kalender kompetisi harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan atlet dan target prestasi yang ingin dicapai,” tegasnya.
Muslimin juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Porprov yang lebih sering tidak secara otomatis menjamin peningkatan prestasi.
Ketersediaan venue, peralatan latihan, kualitas pelatih, dukungan sumber daya manusia, serta sistem pembinaan berjenjang perlu dipastikan terlebih dahulu.
Ia menilai pengalaman daerah yang memiliki tata kelola olahraga lebih terstruktur dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Kaltim, termasuk Jawa Timur yang disebutnya memiliki sistem pembinaan atlet dari kelompok kadet, junior, hingga senior.
“Yang perlu kita bangun adalah sistem pembinaan yang berkesinambungan. Atlet harus dipersiapkan sejak kelompok usia dini hingga senior dengan dukungan fasilitas, pelatih, dan program latihan yang jelas,” jelas Muslimin.
Menurut Muslimin, dukungan kebijakan dan penganggaran juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pembinaan tersebut.
Ia menyoroti perlunya kerangka kebijakan yang memberi kepastian terhadap program olahraga, termasuk dukungan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan fiskal.
Pengalaman daerah yang memiliki sistem pembinaan terstruktur, kata dia, patut dipelajari untuk melihat bagaimana kebijakan dan alokasi anggaran dapat mendukung kebutuhan atlet secara konsisten.
“Pembinaan tidak bisa berjalan maksimal jika hanya mengandalkan semangat atlet dan pelatih. Harus ada sistem yang jelas, kebijakan yang mendukung, serta penganggaran yang direncanakan sesuai kebutuhan,” katanya.
Di sisi lain, Kaltim masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga, baik pada ajang Porprov maupun PON. Muslimin menilai, pencapaian target yang lebih tinggi harus diikuti kesiapan atlet, pemenuhan kebutuhan latihan, serta dukungan perlengkapan pertandingan.
Karena itu, Muslimin mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan dukungan optimal kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim, terutama dalam mempersiapkan atlet menghadapi babak kualifikasi PON.
“Babak kualifikasi merupakan tahapan penting untuk membuka peluang atlet tampil di PON. Persiapan harus dilakukan sejak awal, mulai dari program latihan hingga pemenuhan kebutuhan teknis, agar atlet dapat bersaing secara maksimal,” tutup Muslimin. (ADV)
