Samarinda, Infosatu.co – Sekitar lima orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, 5 Oktober 2026. Ini menjadi aksi demonstrasi perdana yang menyasar Diskominfo Kaltim.
Massa membawa empat tuntutan, salah satunya mendesak Gubernur Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Diskominfo, khususnya dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, kehumasan dan keterbukaan informasi pemerintah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Natalin Siagian mengatakan pihaknya menerima kritik tersebut sebagai bagian dari dinamika masyarakat.
“Dari kami Diskominfo perdana didemo antara kaget dan biasa saja, itu kan suatu dinamika di masyarakat. Ya hak mereka untuk menilai kinerja kami. Terima kasih masukannya, mungkin kami masih ada kekurangan,” ujarnya usai demo di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda.
Ia menjelaskan Diskominfo selama ini telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, kritik yang disampaikan massa aksi tetap akan menjadi bahan evaluasi internal.
Natalin menyebut pihaknya akan kembali mengevaluasi berbagai pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk fungsi pelayanan informasi publik hingga capaian dan penghargaan yang diperoleh Diskominfo Kaltim.
“Kami akan evaluasi dan juga kami akan buat sesuatu, apa yang sudah kami lakukan selama ini, kinerja-kinerja kami, penghargaan, prestasi. Mungkin masyarakat belum tahu,” terangnya.
Menurutnya, Diskominfo memiliki fungsi penting dalam memastikan informasi pemerintahan dapat diakses masyarakat. Salah satunya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berkaitan dengan keterbukaan data pemerintah.
Ia menegaskan informasi publik di lingkungan Pemprov Kaltim tidak ditutup-tutupi. Diskominfo juga mengelola berbagai kanal informasi, termasuk website dan media sosial, serta mengoordinasikan penyampaian informasi dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Website kami, semua medsos kami terbuka. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, itulah gunanya Diskominfo,” jelasnya.
Natalin menambahkan, ketika muncul persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, Diskominfo juga berupaya memfasilitasi penyampaian informasi melalui media, termasuk jumpa pers.
“Semua media kami rangkul, OPD kami rangkul. Jadi apapun ketika ada masalah-masalah, jumpa pers,” tuturnya.
Terkait kemungkinan aksi lanjutan di Kantor Gubernur Kaltim, Natalin mengaku tidak mempermasalahkannya. Ia justru menyatakan siap menunjukkan data mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo selama ini.
“Kalau mereka bilang mau ada jilid dua, nggak apa-apa. Itu akan kami sambut baik dan akan kami buktikan dengan data-data apa yang sudah kami lakukan selama ini,” tegasnya.
Ia berharap kritik tersebut menjadi bahan perbaikan bagi Diskominfo sekaligus membuka pemahaman masyarakat mengenai fungsi lembaga tersebut dalam mendukung keterbukaan informasi pemerintahan.
“Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk kami dan juga untuk masyarakat,” pungkasnya.
