Samarinda, Infosatu.co – Plt Kepala Dinas PUPR-Pera Kalimantan Timur (Kaltim) Irhamsyah menyebut program Gratis Biaya Administrasi (GBA) Pemilikan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru terealisasi 214 penerima hingga September 2026, dari target 2.000 penerima tahun ini.
Irhamsyah mengatakan pelaksanaan program masih menghadapi kendala administrasi, termasuk persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, kerja sama dengan bank pelaksana juga mengalami perubahan sehingga dilakukan revisi nota kesepahaman (MoU).
“Ada kendala NIK. Kemudian untuk bank ada perubahan nama, sehingga revisi MoU,” ujarnya saat Konferensi Pers di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin, 28 September 2026.
Dari 214 penerima tersebut, 117 orang menggunakan pembiayaan melalui Bank Tabungan Negara (BTN), 34 melalui Bank Mandiri dan 63 melalui Bank Kaltimtara.
GBA merupakan bagian dari program Gratispol yang ditujukan untuk membantu MBR mengurangi biaya awal kepemilikan rumah. Program tersebut mengacu pada Pergub Kaltim Nomor 27 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR.
Melalui program ini, pemerintah memfasilitasi sejumlah biaya yang biasanya menjadi beban awal pembelian rumah, mulai dari biaya provisi, administrasi bank, appraisal, notaris, akta jual beli hingga balik nama sertifikat. Nilai bantuan yang diberikan maksimal Rp10 juta per unit rumah.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong masyarakat memiliki rumah pertama.
“Ini untuk mengurangi biaya awal membeli rumah, meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat realisasi kepemilikan rumah pertama,” terangnya.
Program GBA, lanjutnya, menjadi salah satu upaya Pemprov Kaltim menangani backlog kepemilikan rumah. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI tahun 2026, backlog kepemilikan di Kaltim mencapai 217.796 kepala keluarga (KK).
Selain itu, terdapat backlog kualitas sebanyak 374.045 KK, yakni masyarakat yang telah memiliki rumah tetapi kondisi huniannya belum memenuhi standar kelayakan. Total backlog perumahan Kaltim mencapai 591.841 KK.
Untuk persoalan tersebut, Pemprov Kaltim juga menjalankan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Irhamsyah menuturkan bantuan rehabilitasi dialokasikan Rp25 juta per unit. Perbaikan mencakup atap, lantai dan dinding atau Aladin. Pada 2026, komponen sanitasi turut ditambahkan.
“Sekarang kita tambah sanitasi karena kita menuju rumah yang sehat, supaya stunting bisa diturunkan,” tuturnya.
Adapun realisasi rehabilitasi RTLH pada 2025 mencapai 1.000 unit. Sementara pada 2026, target dalam Renstra sebanyak 516 unit dan rencana kerja tahun berjalan mencapai 524 unit.
Penyesuaian target tersebut berkaitan dengan kondisi kemampuan anggaran daerah. Irhamsyah menyebut APBD Kaltim yang pada 2025 hampir Rp21 triliun turun menjadi Rp15 triliun lebih pada 2026.
“Sehingga target 2026 hanya 516 rehab rumah,” ucapnya.
Untuk 2027, target dalam Renstra ditetapkan 505 unit, sedangkan rencana kerja tahun berjalan mencapai 1.249 unit.
Di luar anggaran pemerintah, rehabilitasi RTLH juga mengandalkan dukungan CSR perusahaan. Namun, dukungan CSR tahun ini belum berjalan optimal karena proses penyampaian proposal dan kesepakatan dengan perusahaan masih berlangsung.
“Tahun ini sedikit tersendat karena proposalnya belum tersampaikan kepada mereka. Padahal mereka sudah berkomitmen membantu kita,” ungkapnya.
Sementara itu, data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat penanganan RTLH di Kaltim pada 2026 ditargetkan mencapai 3.740 unit, meningkat dibandingkan 653 unit pada 2025. Hingga pekan ini, realisasinya sekitar 379 unit.
