Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendorong pelaku usaha dan pedagang untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan daerah (Perda).
Penataan kota bukan dimaksudkan untuk membatasi masyarakat mencari nafkah, melainkan menciptakan ruang usaha yang tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan publik.
Kepada awak media, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti mengungkapkan, pemahaman terhadap aturan menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pelanggaran yang berujung pada penindakan.
Pasalnya, Pemkot Samarinda telah menyediakan sejumlah titik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berdagang sesuai ketentuan.
“Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami terkait detail Perda, kami terbuka untuk menginformasikan. Misalnya yang mau berdagang, di mana tempat berdagang yang sesuai aturan silakan menghubungi Pemkot Samarinda. Kita sudah ada spot-spot yang disediakan,” ungkap Neneng, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban umum. Karena itu, pedagang yang belum memahami ketentuan lokasi maupun aturan dalam menjalankan usaha diharapkan aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Neneng menyebutkan, kepatuhan terhadap Perda bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kenyamanan lingkungan.
“Kami tentu ingin masyarakat tetap bisa menjalankan usahanya, tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku agar kegiatan tersebut tidak mengganggu hak dan kenyamanan masyarakat lainnya,” ucapnya.
Selain itu, Neneng juga menyoroti sejumlah aktivitas yang berpotensi memicu gangguan ketertiban apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan, termasuk peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.
Menurutnya, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali dan berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat.
“Ketertiban umum harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai aktivitas yang dilakukan secara pribadi maupun untuk kepentingan usaha justru menimbulkan persoalan dan mengganggu lingkungan sekitar,” tegas Neneng.
Melalui pendekatan tersebut, Neneng berharap penegakan Perda dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Kita berharap masyarakat juga berpartisipasi dalam melakukan usaha atau berkegiatan menyesuaikan dengan Perda yang ada,” pungkasnya. (ADV)
