Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program kerja tahun 2027 yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas atau menghabiskan anggaran.
Menurut Andi Harun, penyusunan program pembangunan 2027 harus mempertimbangkan kondisi fiskal yang diperkirakan masih terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap program harus jelas masalah apa yang ingin diselesaikan. Jadi bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi harus bisa menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, usulan program penanganan kemiskinan oleh Dinas Sosial harus disertai target penurunan angka kemiskinan yang dapat diukur. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan perubahan sesuai sasaran.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, Pemkot Samarinda akan menerapkan sistem Key Performance Indicator (KPI) yang menitikberatkan pada hasil (outcome), bukan sekadar jumlah kegiatan (output).
Selain itu, mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah juga akan diperketat. Penilaian tidak lagi hanya dilakukan di akhir tahun, tetapi secara berkala setiap triwulan, semester, hingga tahunan sebagai sistem peringatan dini apabila target belum tercapai.
“Kalau baru dievaluasi di akhir tahun, ketika target tidak tercapai kita sudah kehilangan waktu. Karena itu evaluasi harus dilakukan sejak triwulan agar kendala bisa segera diperbaiki,” ujarnya.
Andi Harun menegaskan, keberhasilan pemerintah akan diukur dari kemampuan menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, perbaikan jalan, penerangan jalan umum, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di tengah keterbatasan anggaran, ia meminta seluruh jajaran tetap menyesuaikan program dengan arah kebijakan nasional, termasuk efisiensi belanja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Ia optimistis pembangunan tetap dapat berjalan melalui inovasi dan kolaborasi, termasuk mengoptimalkan semangat gotong royong bersama lurah dan ketua RT dalam mendukung pembangunan lingkungan.
“Efisiensi bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru dengan kondisi ini kita dituntut lebih kreatif agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.
