Samarinda, Infosatu.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan tetap mengawal usulan penggunaan hak angket meski hingga kini pembahasannya belum mengalami perkembangan.
Proses tersebut sempat terhenti setelah rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan itu gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan partainya tetap memandang hak angket sebagai salah satu instrumen penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Namun, ia mengakui mekanisme tersebut tidak dapat dijalankan hanya oleh satu fraksi sehingga membutuhkan dukungan politik dari fraksi lainnya.
“Fraksi PDIP mendorong. Cuma Fraksi PDIP tidak bisa sendirian. Pergerakan politiknya kan kalian tahulah ke mana arahnya,” ujar Samsun, Senin, 20 Juli 2026.
Ia menjelaskan, agenda pembahasan hak angket sebenarnya masih tercantum dalam jadwal DPRD. Hanya saja, pelaksanaannya bersifat tentatif karena menyesuaikan perkembangan kondisi politik di internal legislatif.
“Penjadwalan ada, tapi sifatnya tentatif. Kemarin sudah kita coba, ternyata tidak kuorum. Kelihatannya perkembangan situasi politiknya belum berubah,” katanya.
Samsun menegaskan, tujuan utama penggunaan hak angket bukan untuk menjatuhkan kepala daerah, melainkan sebagai sarana penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah agar dapat diperbaiki apabila dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, selama pemerintah menunjukkan komitmen melakukan pembenahan, hak angket belum perlu ditempuh.
Sebaliknya, apabila tidak ada perubahan dan kebijakan yang diambil justru berdampak buruk bagi masyarakat, maka DPRD memiliki alasan kuat untuk menggunakan hak tersebut.
“Orientasi angket itu penyelidikan untuk perbaikan. Selama ada perubahan mengarah ke perbaikan, tidak perlu harus sampai angket. Tapi ketika tidak ada perubahan dan itu merugikan rakyat, ya harus kita lakukan angket,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pembahasan hak angket sengaja diulur hingga perhatian publik mereda.
Menurut Samsun, kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di DPRD Kaltim.
“Bukan lama-lama. Itu sudah diparipurnakan. Cuma memang realitas politik harus kita hitung juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samsun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kritik maupun aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kontrol publik yang perlu dijadikan bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan.
“Kalau tidak ada perbaikan, jangan salahkan rakyat kalau kemudian meminta yang lebih atau ada demonstrasi yang lebih besar lagi. Itu bagian dari evaluasi masyarakat,” katanya.
Selain mengevaluasi kebijakan, ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.
Keterbatasan anggaran, menurutnya, menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Permasalahannya sumber APBD kita yang harus menjadi perhatian. Karena kemampuan anggaran terbatas, akhirnya pemerintah harus membagi untuk jalan, rumah sakit, pendidikan dan sektor lainnya,” tutupnya.
