Samarinda, Infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama seluruh perguruan tinggi penerima Program Gratispol menyepakati jadwal pencairan dana.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya keterlambatan pembayaran yang sempat terjadi pada tahap awal pelaksanaan program.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan pengalaman pada tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, keterlambatan pencairan saat itu masih dipengaruhi proses administrasi karena program baru berjalan. Kini, dengan anggaran yang telah tersedia, persoalan tersebut seharusnya tidak lagi terjadi.
Ia menilai solusi terbaik adalah memperkuat koordinasi antara pemprov dan masing-masing perguruan tinggi dengan menyepakati waktu pencairan dana sejak awal.
“Pemprov bisa menyampaikan kapan dana ditransfer, sementara kampus juga menyampaikan batas toleransi mereka. Kalau itu disepakati bersama, saya kira tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” ujarnya, Senin, 13 Juli 2026.
Sarkowi menjelaskan setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan akademik dan kondisi keuangan yang berbeda. Karena itu, jadwal pencairan dana Gratispol tidak bisa diseragamkan.
“Setiap kampus punya kebijakan yang berbeda, sehingga jadwal pencairannya juga tidak bisa disamakan. Harus ada kesepakatan sesuai kondisi masing-masing,” katanya.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan lagi terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak kampus.
Dengan adanya kepastian jadwal pencairan, perguruan tinggi dapat mengatur arus kas lebih baik, sementara mahasiswa tidak lagi khawatir terhadap proses administrasi perkuliahan.
“Sekarang anggarannya sudah jelas. Tinggal disepakati kapan pencairannya agar pemerintah maupun kampus sama-sama tidak mengalami kendala,” tuturnya.
Selain itu, Sarkowi menyoroti efektivitas rapat koordinasi yang selama ini dilakukan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada perguruan tinggi yang mengirimkan perwakilan tanpa kewenangan mengambil keputusan sehingga berbagai persoalan teknis tidak dapat langsung diselesaikan.
“Kalau Pemprov mengundang kampus, sebaiknya yang hadir adalah pihak yang memang bisa mengambil keputusan,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim dan seluruh perguruan tinggi sama-sama proaktif membangun komunikasi agar pelaksanaan Program Gratispol berjalan sesuai tujuan.
“Kalau masih ada yang belum jelas, segera koordinasikan. Pemprov dan kampus sama-sama harus proaktif agar Gratispol berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.
