Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan program cetak sawah tidak berhenti pada pembukaan lahan semata.
Setelah proses land clearing, perataan lahan dan pengolahan tanah selesai, pemerintah langsung menyiapkan tahap penanaman agar sawah baru dapat berproduksi secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan mengatakan penanaman di lahan cetak sawah akan menggunakan pendekatan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS) untuk meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi dan pertanian presisi.
“Setelah land clearing, land levelling dan olah lahan selesai, tahap berikutnya adalah penanaman. Dengan pendekatan PM-AAS, produktivitas yang semula sekitar tiga sampai empat ton per hektare diharapkan bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Swasembada Pangan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, 6 Juli 2026.
Menurut Fahmi, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan luas tanam (LTT), tetapi juga memastikan seluruh lahan yang ditanami dapat dipanen sehingga produksi padi terus meningkat.
Untuk mendukung pengelolaan sawah baru, pemerintah juga membentuk Brigade Pangan, yakni kelompok petani yang beranggotakan minimal 15 orang dengan usia di bawah 40 tahun.
Mereka akan mendapatkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah pusat, serta bantuan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, hingga pembenah tanah.
“Brigade Pangan ini disiapkan agar bukan hanya mengelola lahannya sendiri, tetapi nantinya juga bisa membantu petani lain menggunakan alsintan yang mereka miliki. Jadi mereka juga dituntut mampu berkembang secara usaha,” katanya.
Fahmi menjelaskan, pendekatan cetak sawah dilakukan pada lahan yang telah memenuhi syarat, baik dari sisi kepemilikan maupun kesiapan petani penggarap. Dengan demikian, sawah yang dicetak dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.
Saat ini, Kaltim telah memiliki sekitar 70 Brigade Pangan yang terbentuk melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah) 2025 seluas 13.900 hektare. Sementara pada program cetak sawah tahun ini telah terbentuk lima Brigade Pangan yang tersebar di Berau, Paser, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
Ia menambahkan, seluruh pembiayaan program cetak sawah dan penyediaan sarana prasarana pertanian berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berperan mengusulkan lokasi, melakukan pendampingan teknis, serta mengawasi pelaksanaan di lapangan.
“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, sebenarnya tidak ada kendala. Masalah kewenangan maupun anggaran bisa kita atasi dengan kolaborasi. Yang terpenting hasilnya tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat petani,” pungkas Fahmi.
