Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan insentif sebesar Rp500 juta bagi kecamatan dan kelurahan yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka stunting dan mengurangi persoalan sampah di wilayah masing-masing.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan penanganan stunting dan kebersihan lingkungan kini menjadi fokus utama pemerintah daerah sehingga seluruh unsur wilayah diminta terlibat aktif, mulai dari tingkat kecamatan hingga RT.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak cukup hanya dilakukan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi harus diperluas hingga lingkungan masyarakat paling bawah agar penanganannya berjalan efektif.
“Kalau kita bicara kota bebas stunting dan bebas sampah, itu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu RT,” ujarnya usai penandatanganan perjanjian kinerja bersama camat, lurah, dan kepala puskesmas di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia meminta lurah, camat dan kepala puskesmas rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan tidak muncul kasus stunting baru di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga meminta seluruh wilayah mengawal pelaksanaan timbang serentak balita yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 mendatang sebagai langkah memperoleh data yang lebih valid.
Menurut Neni, data yang akurat sangat penting agar intervensi pemerintah terhadap anak berisiko stunting dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Kadang satu RT hanya ada beberapa kasus. Kalau dipantau rutin, penanganannya akan lebih cepat,” katanya.
Saat ini Pemkot Bontang mencatat terdapat 1.489 anak stunting yang tersebar di 15 kelurahan. Meski demikian, prevalensi stunting disebut mengalami penurunan dari sekitar 25 persen pada 2024 menjadi 17 persen pada 2025.
Sebagai bentuk intervensi, pemerintah juga menjalankan program pemberian makanan tambahan, termasuk distribusi telur kepada anak stunting selama 53 hari berturut-turut.
Neni turut meminta kepala puskesmas memperkuat kerja sama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial untuk membantu percepatan penanganan stunting.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pembentukan Satgas Gerakan Sampahku Tanggung itu Jawabku (GESIT) di setiap kelurahan untuk memperkuat pengelolaan kebersihan lingkungan.
Ia berharap adanya insentif fiskal tersebut dapat memacu wilayah berlomba menunjukkan capaian terbaik dalam penanganan stunting dan kebersihan lingkungan.
“Nanti akan ada penilaian. Wilayah yang progresnya baik tentu akan kita berikan penghargaan dan dukungan anggaran,” pungkasnya. (Adv)
