Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali melakukan rotasi pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris, perombakan pejabat jilid III kembali dilakukan dengan menyasar empat jabatan strategis eselon IIB.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang Kamis, 21 Mei 2026. Rotasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan optimalisasi pelayanan pemerintahan.
Dalam perombakan kali ini, Bachtiar Mabe kembali dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Sebelumnya, Bachtiar menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang.
Posisi Kepala Dinas Kesehatan kini diisi drg Toetoek Pribadi Ekowati, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipercayakan kepada Ahmad Yani yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang.
Adapun posisi Kepala Satpol PP kini diisi Eddy Foreswanto yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AKB Kota Bontang.
Dalam pesannya, Neni Moerniaeni menuturkan pelantikan dan rotasi jabatan bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta berbasis kompetensi sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini adalah wujud komitmen kita untuk memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar terwujud demi menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin dinamis,” ujarnya.
Neni juga memberikan sejumlah arahan prioritas kepada para pejabat yang baru dilantik. Kepada Dinas Kesehatan, ia meminta percepatan penanganan stunting dilakukan secara terpadu dan berbasis data, termasuk memastikan pelaksanaan timbang serentak balita pada Juni 2026 berjalan optimal.
Selain itu, ia menekankan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas harus cepat, ramah, dan tidak diskriminatif.
Kepada Satpol PP, Neni meminta penegakan peraturan daerah dilakukan secara humanis namun tetap tegas, serta memperkuat sinergi bersama TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
Sementara Dinas Sosial diminta memperkuat validasi data kemiskinan dan penerima bantuan sosial agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
Adapun DP3AKB diarahkan untuk memperkuat program Kota Layak Anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi dan pendampingan masyarakat.
Rotasi kali ini menjadi mutasi ketiga yang dilakukan Neni Moerniaeni dan Agus Haris sejak memimpin Kota Bontang.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah melakukan rotasi delapan pejabat eselon II pada September 2025 dan mutasi sekitar 145 pejabat administrator, pengawas, lurah, camat, hingga pejabat fungsional pada April 2026. (Adv)
