Samarinda, infosatu.co – Program bantuan perlengkapan sekolah melalui Gratispol yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat respons positif dari para siswa dan orang tua.
Selain membantu menekan pengeluaran saat tahun ajaran baru, kualitas perlengkapan yang dibagikan juga dinilai cukup nyaman digunakan untuk aktivitas belajar sehari-hari.
Melalui anggaran Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kaltim 2025 sebesar Rp65 miliar, pemerintah menyalurkan sekitar 65 ribu paket perlengkapan sekolah kepada siswa baru kelas 10 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejurusan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di 10 kabupaten/kota.
Paket tersebut berisi seragam putih abu-abu, hijab untuk siswi muslimah, sepatu, tas, topi, dasi, sabuk, hingga kaos kaki.
Distribusi bantuan dilakukan bertahap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersama sekolah-sekolah hingga akhir Desember 2025. Nilai pagu bantuan ditetapkan sebesar Rp1 juta per siswa.
Sejumlah siswa mengaku program tersebut sangat membantu karena orang tua tidak lagi terbebani biaya perlengkapan sekolah yang biasanya cukup besar di awal tahun ajaran.
Siswi SMAN 16 Samarinda Maliqa Nuur Shafa Sufiana mengatakan, proses pendataan ukuran dilakukan langsung di sekolah saat awal masuk dan berjalan cukup mudah.
“Menurut saya pendataannya tidak terlalu ribet. Pas masuk sekolah langsung didata ukurannya sama pihak sekolah,” ujarnya.
Maliqa menerima perlengkapan lengkap mulai dari seragam, jilbab, tas hingga sepatu. Ia menilai kualitas bahan seragam bantuan pemerintah terasa lebih nyaman dibanding seragam yang pernah digunakannya sebelumnya.
“Bajunya lebih adem dipakai dibanding yang saya punya,” katanya.
Meski sempat menerima model seragam lengan pendek yang tidak sesuai, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui mekanisme penukaran di sekolah.
“Awalnya dapat lengan pendek, terus ibu saya minta ditukarkan. Beberapa minggu kemudian diganti jadi lengan panjang,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti desain tas dan sepatu yang seragam sehingga cukup sulit dibedakan antar siswa. Karena itu, dirinya lebih sering memakai tas bantuan dibanding sepatu agar tidak tertukar dengan milik teman lain.
“Kalau tas masih bisa dikasih tanda atau dekorasi supaya gampang dikenali. Tapi kalau sepatu susah dibedakan karena sama semua,” ujarnya sambil tertawa.
Sementara itu, siswa SMAN 16 Samarinda lainnya, Christian Naek Hamonangan Tambun, mengaku mengalami kendala pada ukuran sepatu yang diterimanya. Meski nomor sepatu sesuai data awal, ukurannya ternyata terasa lebih besar saat dipakai.
“Ukuran saya 44 dan yang datang juga 44, tapi ternyata lebih besar dibanding sepatu saya sebelumnya,” katanya.
Agar tidak repot melakukan pengembalian, Christian memilih bertukar sepatu dengan temannya yang justru mendapatkan ukuran lebih kecil.
“Saya cari teman yang sepatunya kekecilan lalu ditukar. Jadi sama-sama cocok,” ujarnya.
Terlepas dari kendala tersebut, ia menilai bantuan Gratispol tetap sangat bermanfaat karena hampir seluruh perlengkapan digunakan setiap hari di sekolah.
“Barang-barangnya sangat berguna. Baju dan celananya adem dipakai, tasnya ringan, sepatunya juga nyaman,” katanya.
Hal senada disampaikan siswa lainnya, Rachmad Irfan Zaini. Ia mengaku kualitas perlengkapan yang diterima melebihi ekspektasinya, terutama bahan seragam dan sepatu.
“Kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus, sepatunya juga enak dipakai,” ujarnya.
Meski sebelumnya telah membeli perlengkapan sekolah sendiri, ia tetap menggunakan tas dan sepatu bantuan Gratispol untuk kegiatan sehari-hari.
Siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto, juga mengaku seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih dipakai hingga sekarang.
“Seragamnya adem, sepatunya juga bagus. Ini yang saya pakai sekarang masih bagus,” katanya.
Menurut Satria, orang tuanya merasa cukup terbantu karena pengeluaran untuk kebutuhan sekolah dapat ditekan.
“Orang tua senang karena saya dapat tas, sepatu, sama seragam gratis,” ujarnya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus PPTK Disdikbud Kaltim Priangga mengatakan, pemerintah sejak awal menaruh perhatian besar terhadap kualitas produk karena perlengkapan tersebut digunakan langsung oleh siswa setiap hari.
“Setahu kami sejak awal program berjalan hingga berakhir pada 31 Desember 2025 tidak ada persoalan. Alhamdulillah semua berjalan baik,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas bahan seragam, tas, dan sepatu telah melalui pengujian laboratorium Kementerian Perdagangan, termasuk uji konveksi di Bandung dan produk tas serta sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur.
“Kami sangat mengutamakan kualitas produk karena harapan Pak Gubernur barang ini benar-benar terasa seperti hadiah bagi siswa,” katanya.
Pendataan ukuran dilakukan sekolah menggunakan size chart yang sebelumnya telah disosialisasikan Disdikbud. Seluruh data kemudian diinput ke sistem sebelum diproses oleh penyedia.
Priangga mengakui masih terdapat kasus barang tertukar maupun ukuran yang tidak sesuai. Namun jumlahnya dinilai sangat kecil dibanding total paket bantuan yang disalurkan.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah diselesaikan,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Disdikbud juga menyiapkan layanan after sales selama tiga bulan. Sekolah diminta segera melaporkan apabila ditemukan kekurangan isi paket, kerusakan produk, maupun ukuran yang tidak sesuai.
“Kalau ada kekecilan, kancing lepas, atau isi kemasan tertukar, semua bisa diganti. Itu bagian dari layanan garansi,” ujarnya.
Priangga juga meluruskan informasi mengenai angka Rp1 juta yang selama ini beredar. Menurutnya, nominal tersebut merupakan pagu anggaran, bukan harga final tiap paket bantuan.
“Rp1 juta itu pagu anggaran. HPS yang kami susun pasti di bawah pagu dan penyedia menawar lagi di bawah HPS. Jadi bukan berarti harga barang per paket tepat Rp1 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan, produksi perlengkapan dilakukan di luar Kalimantan Timur karena belum tersedia pabrik konveksi berskala besar di daerah yang mampu memenuhi kebutuhan puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Di Kaltim belum ada pabrik dengan kapasitas sebesar itu. Waktu produksi juga hanya sekitar dua bulan, jadi memang membutuhkan perusahaan dengan mesin, SDM, dan tempat produksi yang besar,” pungkasnya.
