Samarinda, infosatu.co — Program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapat sorotan seiring kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Kaltim mengusulkan agar program tersebut lebih diprioritaskan pada sektor pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA dan SMK, serta masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj Syahariah Mas’ud. Ia menilai Program Pendidikan Gratispol merupakan langkah progresif yang layak diapresiasi.
Namun menurutnya, pelaksanaan program tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu program pembangunan lainnya.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah, Senin 18 Mei 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan pembagian kewenangan, pemerintah provinsi bertanggung jawab pada pendidikan menengah, sedangkan pendidikan tinggi seperti S1, S2 hingga S3 merupakan domain pemerintah pusat.
Meski demikian, Syahariah tetap memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang berupaya memperluas akses pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Namun, ia mengingatkan kapasitas fiskal daerah saat ini tidak lagi sebesar proyeksi awal. Dalam perencanaan, Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sempat diperkirakan mencapai sekitar Rp24 triliun, tetapi dalam pelaksanaannya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program strategis, termasuk Gratispol.
Berdasarkan laporan LKPj 2025 dan pembaruan triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan tercatat mencapai Rp288,5 miliar yang telah disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program sepanjang 2026 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk beasiswa pendidikan tinggi.
Di sektor pendidikan menengah, Program Pendidikan Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian 65.004 paket seragam gratis bagi siswa baru SMA/SMK/SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Selain itu, Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung ke kampus.
Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah meminta pelaksanaan Pendidikan Gratispol tetap dilakukan secara selektif agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegasnya.
Ia menilai prioritas bantuan pendidikan sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama pada jenjang pendidikan menengah yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Syahariah juga menanggapi kritik dari sebagian mahasiswa terkait pelaksanaan Gratispol. Ia berharap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” tandasnya.
