Bontang, infosatu.co – DPRD Kota Bontang meminta pemerintah daerah mulai memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) seiring menurunnya kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan industri.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam menilai kondisi fiskal daerah saat ini sudah mengalami banyak perubahan dibanding beberapa tahun lalu ketika APBD Bontang masih ditopang transfer DBH dalam jumlah besar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih agresif menggali sumber pendapatan baru agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga di tengah perubahan ekonomi dan kebijakan transfer pusat.
“Sekarang sudah saatnya kita lebih serius memanfaatkan potensi PAD. Banyak daerah lain itu bisa berkembang karena kreatif dalam menggali pendapatan,” ujarnya, Kamis, 14 Mei 2026.
Ia menjelaskan, pada masa lalu APBD Kota Bontang pernah mencapai Rp3,7 triliun. Kondisi tersebut membuat optimalisasi PAD belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena sebagian besar kebutuhan anggaran masih ditopang DBH.
Namun saat ini, kata Rustam, kondisi tersebut mulai berubah sehingga daerah harus mulai membangun kemandirian fiskal secara bertahap.
“Sekarang kondisinya sudah kebalik. Kita harus lebih banyak memanfaatkan potensi yang ada, karena DBH tidak seperti dulu lagi,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Rustam menyebut kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bontang saat ini masih berada di kisaran 13 persen. Padahal menurutnya, angka ideal kontribusi PAD seharusnya dapat mencapai sekitar 20 persen agar kemampuan fiskal daerah lebih stabil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah segera melakukan pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru daerah.
Menurutnya, potensi tersebut bisa berasal dari sektor jasa, pariwisata, perdagangan, hingga optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita mendorong pemerintah mulai memetakan potensi baru yang bisa dikembangkan menjadi PAD, sehingga ketahanan fiskal kita tetap terjaga di tengah perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan transfer pusat yang menurun,” pungkasnya. (Adv)
