Samarinda, infosatu.co – Penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi terus didorong untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis, terutama di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu tercermin dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X yang berlangsung di Samarinda sejak 5 Mei hingga 24 September 2026, dengan total durasi mencapai 923 jam pelajaran.
Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Andi Taufik menekankan proses pembelajaran dalam pelatihan ini membutuhkan kesiapan fisik dan mental, mengingat durasinya yang panjang serta materi yang komprehensif.
Menurutnya, keberhasilan peserta tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh pendekatan dalam menjalani proses pembelajaran.
“Pembelajaran akan lebih efektif jika dijalani dengan perasaan yang positif. Learning is most effective when it is fun,” ujarnya.
Dari sisi komposisi, pelatihan ini diikuti oleh 66 peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah, melampaui kuota umum yang biasanya hanya 60 orang. Sebanyak 34 peserta berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sementara sisanya berasal dari sejumlah daerah seperti Murung Raya, Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Maybrat (Papua Barat Daya), Paser, Tabalong (Kalimantan Selatan), Berau, hingga Mamuju (Sulawesi Barat).
Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN RI Rahmat, menjelaskan pola pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan blended learning yang menggabungkan metode klasikal dan non-klasikal.
Pendekatan tersebut diperkuat dengan experiential learning, yang menekankan pengalaman langsung sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran, baik melalui kegiatan di kelas, pembelajaran mandiri, maupun praktik di lingkungan kerja.
“Peserta tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga didorong untuk mengintegrasikan pengalaman kerja dalam proses pembelajaran,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyiapkan kepemimpinan strategis di masa depan.
Menurutnya, kebutuhan akan pemimpin birokrasi saat ini telah bergeser, tidak lagi cukup hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga harus responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat.
“Kepemimpinan birokrasi itu tidak cukup hanya pada urusan administratif. Harus ada visi dan keberanian untuk melakukan perubahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran pemimpin juga harus mampu menggerakkan organisasi secara aktif, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
“Kepemimpinan birokrasi harus menggerakkan organisasi, bukan sekadar mengerjakan tugas rutin belaka,” tegasnya.
Aspek integritas juga menjadi penekanan penting dalam pelatihan ini. Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim Jauhar Efendi, menyebut salah satu komitmen utama peserta adalah menaati seluruh ketentuan serta menjaga sikap dan perilaku selama proses pelatihan berlangsung.
“Kesediaan menaati seluruh ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi kejujuran, menjaga perkataan, sikap, perilaku, serta saling menghormati menjadi bagian penting dalam pakta integritas peserta,” tandasnya.
