Samarinda, infosatu.co – Pengamat pendidikan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kemal Sandi, menyoroti wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, peralihan sistem ini tidak menjamin hilangnya praktik politik uang (money politics) yang selama ini menjadi persoalan utama.
Kemal menjelaskan bahwa meski opsi pemilihan melalui DPRD didasari asumsi tingginya biaya politik pada pemilihan langsung, sistem perwakilan tetap memiliki celah risiko yang besar.
“Sebenarnya isunya karena asumsi money politics yang tinggi. Hanya saja, tidak ada jaminan bahwa ketika dipilih oleh DPRD praktik tersebut bisa diminimalisir,” katanya.
“Justru ada kekhawatiran money politics akan tertumpu pada partai atau hubungan yang lebih kental antara kandidat dengan legislatif,” ujar Kemal, Kamis, 30 April 2026.
Tanpa transparansi partai dalam mendelegasikan kader, ia khawatir akan terjadi “transaksi di balik pintu” yang justru menguat antara calon kepala daerah dengan anggota dewan.
Oleh sebab itu, untuk menghapuskan praktik ini dalam jangka panjang, Kemal mendorong adanya restrukturisasi besar-besaran, baik di tubuh lembaga penyelenggara maupun internal partai politik.
“Kita harus melakukan restrukturisasi mulai dari KPU, Bawaslu, hingga ke akar partai politiknya. Kejujuran dan kebersihan harus dimulai dari level partai, kandidat, hingga penyelenggara,” tegas Kemal.
Selain perbaikan di tingkat elite, ia juga menyoroti pentingnya literasi politik masyarakat. Menurutnya, pemahaman politik tidak boleh eksklusif milik kalangan berpendidikan tinggi saja.
Masyarakat luas harus menyadari bahwa kebijakan yang lahir dari proses politik uang akan berdampak buruk pada kualitas pembangunan daerah.
“Harapannya, pemilih kita tetap melek politik dan memahami betul bahwa kebijakan yang dibuat lewat proses yang bermasalah akan berdampak pada mereka. Jika literasi ini terbangun, masyarakat akan secara sadar menolak praktik politik uang,” pungkasnya.
