Bontang, infosatu.co – Permasalahan infrastruktur dasar di Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Mulai dari kondisi jalan rusak, keterbatasan layanan air bersih, hingga sistem drainase yang belum optimal, menjadi faktor utama yang menyebabkan persoalan banjir belum tertangani secara menyeluruh.
Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2027, digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, 7 April 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Syahruddin, mengungkapkan sejumlah indikator menunjukkan layanan infrastruktur dasar masih belum memenuhi target.
“Masih terdapat permasalahan mendasar di sektor infrastruktur, seperti layanan air minum yang belum optimal, kondisi jalan yang rusak, serta sistem drainase yang belum mampu mengalirkan limpasan air secara maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, distribusi air minum di Kota Bontang masih berada di bawah standar pelayanan minimal (SPM).
Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber air baku yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi.
Selain itu, kondisi jalan rusak di Bontang tercatat masih mencapai sekitar 13,04 persen dari total panjang jalan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah sistem drainase. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya intensitas curah hujan tidak diimbangi dengan kapasitas saluran drainase yang memadai. Akibatnya, genangan air masih kerap terjadi di sejumlah titik.
“Banjir yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga karena sistem drainase yang belum optimal dalam mengalirkan air,” jelas Syahruddin.
Tak hanya itu, masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas sekitar 6,7 hektare yang perlu penanganan lebih lanjut. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Namun di tengah berbagai persoalan tersebut, upaya penanganan justru dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
Sejumlah proyek strategis yang sebelumnya dirancang untuk mengatasi persoalan infrastruktur, termasuk pengendalian banjir, terpaksa ditunda.
Salah satunya adalah proyek pembangunan Waduk Kanaan yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang pengendalian banjir di Kota Bontang.
Proyek dengan skema multiyears tersebut kini belum dapat direalisasikan akibat tekanan fiskal daerah.
Kondisi ini membuat upaya penanganan banjir belum dapat berjalan secara optimal, meskipun kebutuhan masyarakat terhadap solusi tersebut semakin mendesak.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bontang menegaskan akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar secara bertahap, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan infrastruktur secara bertahap. Prioritas akan diberikan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Syahruddin. (Adv)
