infosatu.co
DPRD KALTIM

Ketua DPRD Kaltim Minta Jangan Sempitkan Pokir, 160 Usulan Hanya Kamus Susulan

Teks: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat memberikan keterangan pers (Infosatu.co/Firda)

Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa 160 pokok pikiran (pokir) yang diusulkan DPRD bukan untuk seluruhnya langsung dianggarkan.

Melainkan menurutnya, akan dijadikan sebagai “kamus usulan” yang menampung kebutuhan masyarakat secara utuh. Ia menilai, penyederhanaan menjadi sekitar 25 usulan justru berisiko mempersempit ruang aspirasi sejak awal.

Menurut Hasanuddin, pokir yang dibahas melalui panitia khusus (pansus) hanya berfungsi sebagai daftar awal yang fleksibel, bukan angka pasti yang harus direalisasikan seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pansus pokir itu kan instrumen saja, istilahnya kamus usulan. Kamus usulan ini boleh banyak tapi belum tentu terisi, karena kita belum tahu berapa jumlahnya,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan, banyaknya usulan diperlukan karena aspirasi masyarakat di lapangan sangat beragam, meski sebagian besar bersifat sederhana dan langsung menyentuh kebutuhan dasar.

“Seharusnya sampai 160. Aspirasi masyarakat itu kecil-kecil saja, paling jalan, mesin kapal untuk nelayan, terus mungkin bibit-bibit,” katanya.

Di sisi lain, ia menilai ruang program pemerintah sebenarnya cukup luas jika merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan disabilitas.

Namun, menurutnya, program tersebut belum dirinci secara detail sehingga terlihat lebih sempit dari kapasitas sebenarnya.

“Program pemerintah itu tidak di-breakdown terkait SPM. Padahal, jika dipecah, jumlahnya bisa lebih banyak dari 160,” ujarnya.

Meski demikian, Hasanuddin mengakui bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Keterbatasan anggaran daerah tetap menjadi faktor utama dalam menentukan prioritas.

“Kalau aspirasinya bisa besar kan di sepuluh kabupaten/kota. Cuma anggarannya cukup enggak, apalagi sekarang fiskal kita belum begitu baik,” katanya.

Ia menegaskan, pembahasan pokir masih berjalan dan belum final. DPRD dan pemerintah provinsi dijadwalkan akan kembali bertemu untuk mencari titik temu.

“Mudah-mudahan nanti pertemuan dengan Pak Gubernur bisa mencari jalan,” pungkasnya.

Related posts

DPRD Kaltim: Rp820 Miliar Pinjaman Kukar kepada Bankalimtara Tak Pernah Dibahas dan Disahkan

Firda

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Bantah Dirinya Terlibat Kasus Kredit Macet Rp 240 Miliar

Firda

Tak Pernah Dibahas, DPRD Kaltim Bantah Setujui Anggaran Rumah Jabatan Gubernur Rp 25 Miliar

Firda

You cannot copy content of this page