Pasuruan, infosatu.co – Banjir yang belum juga surut di sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) seakan jadi panggung bagi pejabat untuk menunjukkan kehadiran di tengah krisis.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengakui persoalan banjir di Pasuruan menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diselesaikan secara instan.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut ambil bagian dalam solusi jangka panjang.
“Ini jadi PR yang harus dicari sebagai solusi jangka panjang. Semua harus duduk bersama. Normalisasi sudah dilakukan tapi belum menyeluruh memang, dan masyarakat saya minta untuk bisa bantu dengan tidak buang sampah ke sungai,” pungkasnya.
Itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat turun langsung ke lokasi banjir di Dusun Bandaran, Desa Jarangan, Kecamatan Rejoso.
Di lokasi pengungsian yang tak jauh dari permukiman warga, Khofifah tampak menyapa para pengungsi, sekaligus membagikan bantuan sembako untuk lansia dan warga terdampak.
Tak ketinggalan, makanan serta mainan juga diberikan kepada anak-anak yang berada di camp pengungsian.
Kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur ini pun berlanjut dengan peninjauan langsung ke titik-titik genangan.
Menggunakan perahu boat, Khofifah berkeliling wilayah terdampak bersama Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, serta sejumlah pejabat terkait.
“Saya begitu datang langsung menerjang banjir untuk bisa melihat shelter dapur umum di Rejoso. Alhamdulillah dapur umum terus dibuat untuk suplai nasi bungkus bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan,” ujar Khofifah di hadapan awak media, Kamis 26 Maret 2026.
Ia menegaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani banjir, termasuk melalui pompanisasi. Namun, kondisi geografis di wilayah Rejoso menjadi tantangan tersendiri.
“Kita sudah siapkan 6 pompa dari Dinas SDA Jatim dan 4 pompa dari Pemkab Pasuruan. Tapi tidak semua bisa berfungsi, karena dipompa mau ke mana, karena air di sungai sama tingginya dengan yang ada di sini,” tegasnya.
Selain itu, normalisasi sungai juga diklaim telah dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Meski begitu, upaya tersebut diakui belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
