Bontang, infosatu.co – Isu peran perempuan dalam demokrasi hingga bahaya politik uang, menjadi topik pembahasan dalam forum penguatan adat budaya yang digelar di kawasan Bontang Kuala, Sabtu, 14 Maret 2026.
Dalam kegiatan yang dihadiri berbagai organisasi perempuan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Iffa Rosita, menegaskan demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, mulai dari jumlah pulau, suku hingga bahasa daerah.
Namun, perbedaan tersebut tidak serta-merta memecah persatuan karena adanya nilai budaya yang menanamkan sikap toleransi sejak dini.
“Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, sekitar 1.300 suku, dan lebih dari 700 bahasa. Dengan keragaman sebesar itu, seharusnya kita mudah terpecah. Tapi kita masih bisa bersatu karena ada nilai budaya yang mengajarkan kebersamaan sejak dari keluarga,” ujar Iffa.
Ia menjelaskan, nilai-nilai tersebut umumnya ditanamkan oleh keluarga sejak kecil, seperti menghormati perbedaan suku, agama, maupun latar belakang sosial.
Menurutnya, budaya inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi tetap berjalan.
Dalam pemaparannya, Iffa juga menyoroti peran perempuan dalam proses demokrasi.
Ia menyebut perempuan memiliki posisi strategis karena jumlahnya sangat besar dalam daftar pemilih.
Berdasarkan data pemilih nasional, jumlah pemilih di Indonesia mencapai sekitar 204 juta orang.
Sementara di Kalimantan Timur terdapat sekitar 2,7 juta pemilih, dengan sekitar 51 persen di antaranya merupakan perempuan.
“Yang datang ke tempat pemungutan suara justru lebih banyak perempuan. Artinya perempuan bukan hanya objek dalam daftar pemilih, tetapi juga subjek yang menentukan arah demokrasi,” katanya.
Karena itu, ia menilai perempuan perlu menyadari bahwa pilihan mereka di bilik suara memiliki dampak besar terhadap masa depan daerah maupun negara.
Dalam sesi diskusi dengan peserta, Iffa juga menyinggung persoalan politik uang yang masih kerap muncul dalam setiap pemilu.
Ia menilai praktik tersebut dapat berubah menjadi kebiasaan yang berbahaya apabila terus dibiarkan terjadi di masyarakat.
“Politik uang itu sebenarnya bisa menjadi budaya, tapi budaya yang buruk. Ada budaya baik dan ada budaya yang buruk,” tegasnya.
Menurutnya, kebiasaan menerima uang saat pemilu berpotensi ditiru oleh generasi berikutnya apabila tidak dihentikan sejak sekarang.
“Kalau orang tua terbiasa menerima uang saat pemilu, anak-anak bisa melihat dan menirunya. Lama-lama itu menjadi kebiasaan yang dianggap wajar,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong organisasi masyarakat, khususnya komunitas perempuan, untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tidak menjadikan politik uang sebagai bagian dari praktik demokrasi.
Ia menilai organisasi perempuan seperti Serantai, Ikatan Wanita Kalimantan (Iwaka), Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), dan berbagai komunitas lainnya memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pesan tersebut di tengah masyarakat.
“Yang bisa memutus mata rantai politik uang itu masyarakat sendiri. Organisasi perempuan harus berani menyuarakan bahwa demokrasi tidak boleh dibangun dengan praktik seperti itu,” katanya.
Lebih lanjut, Iffa menekankan demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh sistem Pemilu maupun aturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu.
Menurutnya, kualitas demokrasi juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai etika serta menghormati perbedaan pilihan politik.
“Di bilik suara, pilihan kita bisa berbeda-beda. Tapi setelah itu kita tetap harus bersatu sebagai masyarakat. Itulah demokrasi yang sesungguhnya,” pungkasnya.
