Samarinda, infosatu.co – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) Safaruddin menggelar program kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di Jalan Siradj Salman, Jumat (3/12/2021).
Kundapil ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Samarinda, Anggota DPRD Kaltim serta Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P.
Tujuannya tidak lain untuk melakukan pertemuan dengan konstituen di dapil masing-masing serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kaltim.
“Kita mendengarkan aspirasi masyarakat, tadi keluhannya itu rata-rata terkait infrastruktur ya. Salah satunya terkait drainase, akses jalan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mencemari sawah warga Samarinda Utara. Kita catat semua persoalan yang dihadapi masyarakat, karena itu salah satu tugas kita di legislatif,” ungkapnya.
Semua kader PDI-P terutama Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kaltim dan DPR RI harus duduk bersama dengan masyarakat untuk bertukar informasi yang kemudian akan dicari solusinya.
“Kalau kita tidak bertemu dan duduk bareng bagaimana mau mengetahui apa masalah yang dihadapi masyarakat, maksudnya ini bentuk komunikasi dengan masyarakat. Setelah kita tahu persoalannya kan tinggal dicari solusinya bersama, lalu tindak lanjutnya akan kita sampaikan kembali kepada mereka,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis yang juga hadir dalam kegiatan itu pun menegaskan bahwa Kundapil ini merupakan langkah kader PDI-P untuk saling bersilaturahmi.
“Pastinya ini sebagai ajang silaturahmi kita dan menyerap aspirasi masyarakat. Kita sama-sama gotong-royong mendengarkan keluhan konstituen,” terangnya.
Politikus PDI-P itu mengungkapkan jika kader PDI-P sering mengadakan kegiatan seperti ini untuk bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Nantinya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu akan dirapatkan kembali di DPD PDI-P. Mana yang diprioritaskan, pastinya akan diutamakan.
“Jadi kalau ketua datang, ayo kita sama-sama mendengarkan aspirasi masyarakat. Jika ada permasalahan di kota, selesaikan dulu di kota, kalau tidak bisa nanti naik ke provinsi. Apabila tidak bisa di provinsi, baru naik ke DPR RI. Intinya kita sinkron dulu semuanya,” bebernya. (editor: irfan)
