Kota Pasuruan, infosatu.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Jajaran pimpinan Bawaslu Kota Pasuruan, Jawa Timur, melakukan audiensi dan konsolidasi demokrasi ke Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, didampingi Anggota Bawaslu, Akhmad Marta Affandi.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Vita Suci Rahayu menegaskan bahwa pengawasan demokrasi tidak hanya dilakukan saat tahapan Pemilu berlangsung.
Justru, menurutnya, masa non-tahapan menjadi momentum strategis untuk memperkuat literasi demokrasi dan pendidikan pemilih.
“Kami memandang masa non-tahapan ini sebagai momentum emas untuk menabur benih pencegahan. Memaksimalkan pencegahan melalui simpul-simpul masyarakat merupakan upaya efektif membangun kesadaran kolektif akan pentingnya mengawal demokrasi, khususnya melalui pendidikan pemilih dan literasi demokrasi,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.
Lebih lanjut, pihaknya berencana memformalkan kolaborasi tersebut melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup pengawasan partisipatif, seminar kebangsaan, hingga penguatan konten edukatif melalui berbagai kanal kreatif.
Senada dengan itu, Akhmad Marta Affandi menambahkan bahwa isu politik uang dan netralitas ASN masih menjadi tantangan besar dalam setiap pesta demokrasi.
Melalui jejaring luas Muhammadiyah, Bawaslu berharap ruang-ruang dialog publik dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.
Pihak PDM Kota Pasuruan menyambut positif langkah jemput bola yang dilakukan Bawaslu.
Ketua PD Muhammadiyah Kota Pasuruan bahkan mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai yang pertama secara kelembagaan.
“Kami mengapresiasi langkah Bawaslu Kota Pasuruan. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya secara kelembagaan PDM dikunjungi Bawaslu. Sinergi ini penting agar demokrasi tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga substantif,” ungkapnya.
Muhammadiyah juga menegaskan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan reformasi demokrasi.
Unsur otonom seperti Pemuda Muhammadiyah dan Aisyiyah selama ini telah aktif berpartisipasi dalam pengawasan di tingkat TPS sebagai bentuk tanggung jawab moral menjaga suara rakyat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk segera menyusun draf MoU sebagai landasan hukum kerja sama ke depan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat di Kota Pasuruan, dengan pengawasan yang tidak hanya bertumpu pada lembaga formal, tetapi menjadi gerakan kolektif berbasis partisipasi masyarakat.
