Samarinda, infosatu.co – Pelaksanaan sejumlah proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2024 kembali menjadi sorotan.
Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltim menyatakan telah menemukan banyak proyek yang tidak sesuai dengan laporan administrasi setelah melakukan uji petik langsung ke lapangan.
Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandy, mengungkapkan bahwa hasil observasi mereka di lapangan ternyata sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kesesuaian temuan ini memperkuat DPRD dalam menyusun rekomendasi resmi kepada gubernur.
“Temuan BPK itu hampir sama dengan yang kami temukan saat uji petik. Bedanya, BPK memang punya tenaga teknis yang lengkap, sementara kami dari pansus mengandalkan observasi dan evaluasi lapangan,” kata Agus di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 26 Mei 2025.
Ia menambahkan, tidak sedikit proyek yang secara dokumen terlihat rampung, namun secara fisik belum memadai atau bahkan belum tuntas.
Hal ini mencerminkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaporan teknis pembangunan.
“Hampir sama semua. Bahkan bisa jadi kita lebih banyak menemukan, karena kita langsung turun ke lokasi. Ada proyek-proyek yang di atas kertas tampak selesai, tapi di lapangan kenyataannya berbeda,” tegasnya.
Pansus menilai bahwa kelemahan pengawasan teknis serta kurangnya transparansi pelaksanaan proyek menjadi persoalan mendasar.
Menurut Agus, kondisi ini harus segera dibenahi agar tidak terus terulang di tahun-tahun mendatang.
Seluruh temuan pansus akan dituangkan dalam laporan akhir dan dijadikan dasar rekomendasi resmi ke Gubernur Kalimantan Timur.
Agus menyebut ini sebagai bagian dari mandat konstitusional DPRD dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Ini akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi pansus kepada pemerintah. Karena ini bukan hanya hak, tapi kewajiban berdasarkan amanat undang-undang,” jelasnya.
Pansus berharap bahwa rekomendasi tersebut dapat menjadi pijakan dalam merancang pembangunan 2025 yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan landasan dalam merancang perbaikan program pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemanfaatan anggaran,” pungkas Agus.
