Samarinda, infosatu.co – Janji Pertamina untuk membuka layanan perbaikan kendaraan akibat dugaan BBM bermasalah masih belum menunjukkan kejelasan nyata.
Meski layanan tersebut disebut-sebut sudah tersedia di tiga kota utama di Kalimantan Timur, masyarakat dan DPRD setempat menilai realisasinya masih kabur.
Layanan itu diumumkan menyusul audiensi antara Pertamina dan DPRD Kalimantan Timur pada 9 April lalu. Namun hingga kini, bentuk layanan, mekanisme klaim, dan verifikasi masih belum dipublikasikan secara transparan. Hal ini memicu kekhawatiran potensi penyalahgunaan sekaligus keluhan masyarakat yang belum tertangani.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyuarakan kekecewaannya atas ketidakjelasan tersebut. “Informasinya sudah dibuka di Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Tapi sejauh mana pelaksanaannya?. Syarat dan ketentuannya bagaimana?. Ini yang harus diperjelas,” ujarnya usai rapat dengar pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 5 Mei 2025.
Sapto juga menyoroti munculnya laporan masyarakat yang diduga menyalahgunakan situasi untuk klaim yang tidak sah. Ia menekankan pentingnya verifikasi akurat, termasuk bukti pembelian BBM, waktu, dan kondisi kendaraan sebelum dan sesudah kejadian.
“Makanya harus hati-hati. Harus jelas, misalnya beli di SPBU mana, tanggal dan jam berapa, lalu kendaraan rusak setelah beberapa kilometer. Ada bukti, ada catatan,” tegasnya.
Namun, Komisi II DPRD Kaltim belum menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pihak Pertamina. Menurut Sapto, saat ini banyak agenda penting lain yang tengah diproses, termasuk persoalan di sektor perkebunan dan ekonomi daerah.
“Kita atur dulu. Tapi kami tetap akan evaluasi yang sudah berjalan,” katanya, menegaskan komitmen dewan dalam memantau isu ini.
Sapto menilai bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi Pertamina untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi sistem pengawasan hingga integritas internal. Ia mengingatkan bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina tidak boleh lalai dalam menjamin kualitas produk dan layanan kepada masyarakat.
“Pertamina ini milik bangsa, jangan sampai rusak karena kelalaian sistem atau oknum. Profesionalitas itu penting. Dan paling penting, bersihkan dari tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Walau laporan baru soal kerusakan kendaraan kini mulai mereda, DPRD Kaltim tetap mengimbau masyarakat untuk kritis dan waspada, agar kasus serupa tidak terulang dan mendapatkan penanganan yang serius.
