Samarinda, Infosatu.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, menyoroti pentingnya keselarasan program antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Semua basisnya data. Saya mengharapkan ke depan nanti di Pansus juga harus mendetailkan hal-hal strategis ini,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya Lantai IV DPRD Kaltim, pada Rabu, 16 April 2025.
Sapto menyebutkan bahwa sejumlah program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, seperti pendidikan gratis (Gratispol), pengentasan stunting, serta kemandirian energi dan pangan, akan menjadi fokus utama dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.
Agar implementasinya berjalan maksimal, ia menegaskan perlunya koordinasi dan sinergi antar lembaga.
Ia memberi perhatian khusus pada program pendidikan gratis jenjang SMA dan SMK yang menurutnya perlu dievaluasi lebih dalam.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima manfaat. Rencana ke depan, program bantuan pendidikan akan diperluas hingga jenjang S1 sampai S3 dengan sistem seleksi yang ketat dan berbasis data mutakhir.
“Kita harus punya data sendiri. Misalnya, anak berprestasi dari 10 kecamatan dan 59 kelurahan di Samarinda harus bisa diidentifikasi dengan jelas. Siapa orang tuanya, latar belakangnya apa. Itu supaya dana bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Proses harmonisasi program antar OPD dijadwalkan berlangsung pada 22–29 April, dengan pendampingan dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov).
Langkah ini ditujukan untuk mencegah tumpang tindih antar program serta memastikan semua kegiatan mendukung visi besar Gubenur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Contohnya pada sektor pertanian sinergi antara Dinas Pertanian dengan Dinas PU menjadi penting. Jika Dinas Pertanian menyiapkan bibit dan SDM petani, maka PU perlu mendukung dengan pembangunan irigasi, kalau ini tidak sinkron, maka program ini bisa mandek di tengah jalan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sektor energi yang kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.
Langkah awal telah dimulai dengan pemetaan potensi energi terbarukan sebagai bagian dari upaya menuju kemandirian energi.
“SDM menjadi kunci utama dalam transisi ini. Maka, pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja di bidang energi juga masuk dalam agenda besar RPJMD,” tuturnya.
