Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden tidak akan memengaruhi 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kukar, Kusnandar, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelaksanaan 12 SPM, karena layanan tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus terus diutamakan.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu SPM, yang dikurangi hanya anggaran rapat,” ujar Kusnandar saat diwawancarai media pada Rabu, 12 Maret 2025.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran hanya berlaku pada pos anggaran operasional, seperti perjalanan dinas, kegiatan administratif, serta biaya penyelenggaraan rapat yang kini bisa dilakukan secara virtual melalui platform Zoom.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan berdampak pada anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Meskipun berpengaruh pada anggaran operasional ASN, tetapi tidak ada pengurangan anggaran untuk masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kukar, Yuliandris, juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya pastikan bahwa kegiatan penanganan kemiskinan tetap aman dari efisiensi anggaran,” kata Yuliandris.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Kukar akan terus mengoptimalkan penggunaan anggaran agar efisiensi dapat berjalan tanpa mengurangi pelayanan dasar bagi masyarakat. (Adv)
