Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin merasa prihatin dengan lambannya proses sertifikasi lahan yang berdampak pada pengembangan fasilitas pendidikan di provinsi tersebut.
Hingga kini, masih banyak lahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di bawah naungan pemerintah provinsi (pemprov) yang statusnya tidak jelas.
Dampaknya, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan terhambat. “Upaya untuk mempercepat sertifikasi memang sudah ada, tapi hasilnya masih kurang optimal,” ujar Salehuddin belum lama ini.
Menurutnya, hampir seluruh sekolah yang dikelola pemprov mengalami masalah serupa. Lambatnya proses sertifikasi menjadi penghalang dalam pengembangan dan pembangunan sekolah.
Salehuddin menjelaskan, lambatnya proses sertifikasi lahan sekolah disebabkan karena kurang optimalnya koordinasi antara pihak terkait.
Mulai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pemerintah kabupaten/kota. Selama ini, koordinasi yang berlangsung belum maksimal.
Oleh karena itu, Salehuddin mengusulkan pembentukan tim khusus atau kelompok kerja yang melibatkan Disdikbud, BPKAD, dan Badan Pertanahan untuk mempercepat proses sertifikasi lahan sekolah.
Menurutnya, dengan kerja sama yang lebih terstruktur, kendala dalam sertifikasi aset sekolah dapat segera diatasi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ketidakjelasan status lahan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, juga menghambat alokasi anggaran khusus bagi sekolah-sekolah di Kaltim.
“Jika status lahannya belum jelas, sulit bagi kita untuk mendukung kebutuhan sarana prasarana yang lebih baik,” ujarnya.
Salehuddin juga menyoroti bahwa proses penyelesaian aset antara pemerintah provinsi dan kota yang seharusnya selesai pada 2019 belum rampung. Proses tersebut masih menyisakan pekerjaan sekitar 40-50 persen.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah SMK 7 Balikpapan yang pembangunan fasilitasnya terhambat karena belum selesainya masalah aset.
“Kasus seperti di SMK 7 Balikpapan ini bisa kita jadikan pelajaran penting. Jika masalah sertifikasi segera dituntaskan, kita bisa mempercepat pembangunan sekolah dan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih memadai,” tutupnya.
