Bontang, infosatu.co – Manajemen PT Laut Bontang Bersinar (LBB) menuai kritik tajam dari DPRD Kota Bontang.
Kritik itu muncul karena pihak PT LBB menunda pembayaran gaji 32 karyawan selama tiga bulan. Selain itu, pihak perseroan belum menyetorkan kewajibannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Perusahaan yang berstatus sebagai anak usaha Perumda AUJ ini juga diketahui memiliki pendapatan bulanan yang signifikan. Nominalnya mencapai Rp600 hingga Rp800 juta, namun tetap mengalami masalah keuangan serius.
Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan keprihatinannya terhadap pengelolaan keuangan PT LBB.
Ia menilai, kendati pendapatan bulanan perusahaan besar, alokasi anggaran untuk gaji karyawan yang hanya Rp150 juta dianggap tidak mencukupi dan tidak realistis.
Menurutnya, masalah ini menandakan kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana perusahaan daerah tersebut.
Andi Faizal mendesak Wali Kota Bontang agar segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap manajemen PT LBB.
Menurutnya, evaluasi ini diperlukan guna mengungkap alasan ketidakberesan keuangan yang terus terjadi dan memastikan kesejahteraan karyawan tidak terabaikan.
Ia menambahkan, pihak Pemkot Bontang perlu mempertimbangkan langkah audit atau pemeriksaan menyeluruh terhadap PT LBB.
Langkah ini dapat dijalankan oleh inspektorat atau badan pengawas terkait untuk meninjau struktur keuangan dan pengelolaan perusahaan.
Lebih lanjut, Andi Faizal menyampaikan bahwa tindak lanjut evaluasi terhadap PT LBB bisa berupa pemberian sanksi atau pembinaan. Bahkan, penggantian manajemen jika diperlukan.
“Pemkot harus bertindak cepat dan tegas untuk menjaga kredibilitas perusahaan daerah serta kepercayaan masyarakat,” katanya belum lama ini.
Di tengah masalah internal tersebut, laporan masyarakat yang mempertanyakan manajemen PT LBB semakin meningkat.
DPRD menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa BUMD ini beroperasi secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.
Andi Faizal menekankan evaluasi yang menyeluruh dan terbuka akan membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan serta memastikan hak-hak karyawan terlindungi.
