Samarinda, infosatu.co – Nidya Listiyono, hadir memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur pada Rabu,23 Oktober 2024. Pemanggilan tersebut dilakukan terkait dugaan keterlibatannya dalam kegiatan kampanye di Kantor Golkar Kutai Kartanegara pada 19 Oktober 2024 lalu.
“Saya dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait kegiatan di Kantor Golkar Kukar. Saya diminta menjelaskan aktivitas saya pada tanggal 19 Oktober, dan saya sudah menyerahkan bukti foto yang menunjukkan bahwa kunjungan saya pada hari itu ke kantor lama saya, PT BFI Finance, yang kebetulan berdekatan dengan Kantor Golkar,” ungkap Nidya saat ditemui di Kantor Sementara Bawaslu Kaltim di Jalan Kemang, Rabu (23/10/2024).
Nidya juga menegaskan kunjungannya ke Kantor Golkar hanya sebuah pertemuan singkat. “Kebetulan ada sahabat saya, Pa Ayub dan Pa Rudy, di sana. Setelah berbincang sebentar, saya langsung pulang,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa kegiatan di Kantor Golkar pada hari itu adalah konsolidasi internal partai, bukan kegiatan kampanye publik.
Lebih lanjut, Nidya menyatakan bahwa kehadirannya di sana bukan bagian dari kampanye, melainkan kunjungan silaturahmi, dan ia telah mengundurkan diri dari Partai Golkar sebelum keterlibatan dalam proses seleksi BUMD.
“Saya sudah bukan kader Golkar sejak 30 Agustus 2024, bahkan tidak juga terlibat sebagai tim pemenangan di provinsi maupun kota. Semua syarat seleksi BUMD sudah saya penuhi, termasuk surat pengunduran diri saya dari partai,” jelas Nidya.
Nidya menyampaikan pada hari tersebut, ia juga belum resmi menjadi Direktur Utama PT Pertambangan BKS karena pengumuman baru dilakukan pada sore harinya, hingga pagi itu, ia belum menerima Surat Keputusan (SK). “Pada saat itu, saya masih seorang wiraswasta murni, belum menjadi pejabat BUMD resmi,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menjelaskan Bawaslu sedang mendalami laporan terkait dugaan ketidaknetralan Nidya sebagai calon pejabat BUMD.
“Kami sudah meminta keterangan dari Nidya Listiyono dan akan mengundang Sekretaris Golkar Kaltim serta tim pemenangan untuk memperjelas situasi ini. Setelah semua informasi terkumpul, kami akan melakukan pleno untuk membahas dugaan ini,” terang Galeh.
Bawaslu berkomitmen untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan memastikan tidak adanya pelanggaran aturan netralitas bagi pejabat BUMD dalam proses politik di Kalimantan Timur.
