Bontang, infosatu.co – Proses pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) yang sering kali terkendala pembebasan lahan menuai reaksi dari Heri Keswanto, anggota DPRD daerah tersebut.
Menurutnya, fenomena ini kerap kali terjadi seiring dengan munculnya rencana pembangunan Posyandu di suatu lokasi tertentu. Saat bersamaan, warga terutama pemilik lahan terdampak pembangunan menaikan harga tanahnya.
“Ketika pemerintah hendak membeli lahan untuk pembangunan fasilitas publik seperti Posyandu, harga tanah tiba-tiba melonjak tinggi. Ini menjadi kendala besar yang sulit diatasi,” ujar Heri, Selasa (1/10/2024).
Selain itu, masalah ini diperparah dengan rumitnya birokrasi dalam proses pembebasan lahan. Tahapannya membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui berbagai tahap administrasi.
“Ketika sudah kita anggarkan sekian, tiba-tiba harga di lapangan melonjak. Ditambah lagi proses pembebasan lahan yang harus melewati sejumlah birokrasi, ini yang menyulitkan,” jelasnya.
Selain soal harga dan birokrasi, pembangunan Posyandu di beberapa kelurahan juga belum merata. Banyak kelurahan yang masih kekurangan sarana dan prasarana kesehatan.
Beberapa Posyandu yang ada masih memerlukan perhatian khusus terkait kondisi gedung dan akses yang kurang memadai. Selain itu, tentang ketersediaan lahan yang belum mencukupi.
Menurut Heri, penting bagi warga untuk memahami urgensi pembangunan fasilitas kesehatan bagi kepentingan bersama.
Sebab, pembangunan Posyandu di Bontang menjadi salah satu kebutuhan karena fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Terutama bagi ibu hamil, balita dan lansia.
Heri pun berharap masyarakat dapat lebih kooperatif dan memberikan kemudahan jika ada proses pembebasan lahan demi kelancaran pembangunan.
