Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) berencana membangun pelabuhan penumpang di kawasan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
Hal itu diketahui saat Wali Kota Andi Harun melakukan tinjauan ke PT Pelabuhan Samudera Palaran, tepatnya di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Sabtu (20/4/2024).
Dalam tinjauannya, Andi melihat kapasitas TPK Palaran telah mencapai 300 ribu TEUs (twenty-foot equivalent unit). Maka, dinilai membutuhkan pengembangan untuk memenuhi kapasitas jangka panjang. Mengingat, seharusnya TPK Palaran sudah bisa memuat seluruh peti kemas se-Samarinda.
Selain itu, pembangunan pelabuhan penumpang juga dalam rangka mendukung Kaltim sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan demikian, Kota Samarinda yang merupakan daerah penyangga juga harus tumbuh mengikuti perkembangan pembangunan IKN yakni dari seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan dan infrastruktur.
“Salah satunya infrastruktur pelabuhan. Kalau kita kilas balik ke belakang salah satu di antara kesepakatan dulu ketika pelabuhan pindah ke Palaran seharusnya Pelabuhan Yos Sudarso itu ditutup dan berpindah ke Palaran,” kata Andi Harun.
“Tapi faktanya, kita belum berhasil membangun pelabuhan penumpang di Palaran. Akibatnya, Pelabuhan Yos Sudarso belum bisa kita laksanakan untuk pindah ke Palaran karena belum memiliki pelabuhan penumpang,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, lahan milik Pemkot Samarinda dengan luasan sekitar 35 hektare yang berlokasi di Kelurahan Bantuas 8 kilometer dari PTK Palaran sangat cocok untuk membangun pelabuhan penumpang.
Tak hanya itu, ia yakin jika hal tersebut terwujud, maka penambahan fasilitas seperti pergudangan dan parkir kontainer dinilai bisa tercukupi 100 hingga 150 tahun ke depan.
“Kalau itu bisa kita wujudkan maka pergerakan perekonomian di Samarinda akan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Tentu berbagai pengembangan usaha bisa dilakukan oleh operator jika memiliki pelabuhan yang komprehensif jika ini selesai dibangun,” ucapnya.
Meskipun diakui sangat cocok dibangun pelabuhan penumpang, namun terdapat kendala yakni keterbatasan akses jalan menuju ke lahan tersebut. Sehingga diperlukan pembebasan lahan milik masyarakat.
Sementara ini, Pemkot Samarinda menghimpun sekitar 42 rumah warga yang masuk ke dalam peta bidang perencanaan untuk membuka jalan yang dibutuhkan. Yakni, 20 meter dari arah depan hingga belakang.
Namun agar lebih jelasnya, wali kota telah memerintahkan camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPKAD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi rumah maupun tanah warga yang masuk ke dalam peta bidang tersebut.
Selain itu, Andi menginginkan agar pembangunan pelabuhan tersebut tidak menggunakan skema APBD Kota Samarinda sama sekali. Namun, dengan menggunakan skema business to business (B to B).
“Saya mendorong agar ada B to B antara PT RAE Energi Investama dengan PT Samudera Indonesia. Di tengah-tengah ada KSOP sebagai regulator agar bisa melakukan diskusi sehingga harapannya bisa terwujud. Harapan pemerintah kota ada pada Bulan Juni,” jelasnya.
Mengenai potensi pendapatan daerah, Andi menyatakan bahwa pihaknya akan masuk ke dalam kerja sama ketiga belah pihak tersebut. Mengingat, Pemkot Samarinda memiliki saham di TPK Palaran dalam bentuk Golden Share sebesar 26,5 persen.
Melalui pembangunan pelabuhan ini, Andi berharap agar pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda lebih positif. Muaranya, masyarakat pun mendapatkan multiplier effect (efek ganda) dari keseluruhan kegiatan industri yang ada di kota ini.
